Detakfakta. COM|PEKANBARU – Aroma tajam permainan hukum kembali tercium di Riau. Ketua Umum Ormas Pemuda Tri Karya (PETIR), Jackson Sihombing (35), yang sebelumnya dikenal vokal membongkar dugaan penggelapan pajak Rp1,4 triliun oleh Surya Dumai Group/First Resources, kini justru ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Ditreskrimum Polda Riau.
Namun, di balik sorotan kamera saat konferensi pers Kamis (16/10/2025) di Mapolda Riau, Jackson tiba-tiba berteriak lantang, mengguncang suasana:
“Kasus Pajak Surya Dumai sudah penyidikan di Jampidsus Kejagung! Saya dijebak, Pak Prabowo! Tolong saya!”
Seruan dramatis itu mencuat sesaat setelah ia digiring petugas kepolisian, menciptakan tanda tanya besar di publik — apakah ini penegakan hukum, atau pembungkaman terhadap pelapor kasus besar oligarki sawit?
Jackson Sihombing ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin malam, 14 Oktober 2025, oleh Tim RAGA (Riau Anti Geng dan Anarkisme) Ditreskrimum Polda Riau di sebuah hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Ia disebut tengah menerima uang Rp150 juta dari perwakilan PT Ciliandra Perkasa, anak perusahaan dari grup raksasa First Resources/Surya Dumai Group. Polisi menuding JS meminta hingga Rp5 miliar agar berita negatif dan aksi demonstrasi terkait perusahaan sawit tersebut dibatalkan.
Namun, Jackson membantah keras.
> “Saya tidak pernah minta uang. Saya diajak ketemu, dijanjikan sesuatu, lalu dijebak!” tegasnya kepada wartawan.
Polisi dalam konferensi pers menyebut, tindakan JS masuk dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, dengan ancaman sembilan tahun penjara.
Barang bukti berupa uang tunai Rp150 juta, laptop, buku tabungan, serta puluhan surat klarifikasi ke 14 perusahaan diamankan dari penggeledahan di rumah dan kantor Ormas PETIR.
Publik mencatat, penangkapan JS terjadi tidak lama setelah ia melaporkan kasus dugaan penggelapan pajak Rp1,4 triliun oleh Surya Dumai Group/First Resources ke Kejaksaan Agung.
Laporan tersebut bahkan telah naik ke tahap penyidikan di Jampidsus Kejagung, dan menyeret nama besar keluarga Fangiono, dinasti sawit pengendali grup perusahaan tersebut.
Bahkan, pada Maret 2025, Martias Fangiono dilaporkan sempat diperiksa Kejagung atas dugaan praktik manipulasi pajak lintas perusahaan.
Di lapangan, sejumlah lembaga seperti CERI dan LPPHI menemukan indikasi delapan perusahaan Surya Dumai Group menanam sawit di kawasan hutan seluas 75.378 hektar tanpa izin HGU dan pelepasan kawasan, menambah daftar pelanggaran yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Pihak-pihak yang mendukung Jackson menilai kasus ini adalah upaya pembungkaman terhadap aktivis dan pelapor kejahatan korporasi besar.
Ketua DPD KNPI Riau, Larshen Yunus, yang juga pendiri Ormas PETIR, menyesalkan langkah kepolisian:
> “Polisi jangan bertindak sepihak. Kalau benar ada penyerahan uang, pemberinya pun harus diperiksa. Jangan hanya menghukum orang yang berani melawan oligarki sawit,” ujarnya tegas.
Gerakan Pemuda Mahasiswa Riau (PMP) turut menyuarakan hal senada. Mereka menilai Jackson sedang “dipatahkan” karena menyentuh kepentingan konglomerat besar yang selama ini diduga kebal dari jerat hukum.
Sejumlah pakar hukum juga menyoroti ketimpangan penerapan hukum dalam kasus ini. Dalam delik pemerasan, pihak pemberi uang dianggap korban dan tidak bisa dipidana. Namun, jika benar ada unsur kesepakatan atau jebakan terencana, maka motifnya beralih pada penyuapan atau rekayasa hukum — di mana pemberi dan penerima sama-sama memiliki kepentingan tersembunyi.
Hal ini memperkuat narasi bahwa penyerahan uang Rp150 juta bukanlah hasil pemerasan, melainkan bagian dari skenario jebakan yang dirancang untuk menjerat pelapor kasus pajak raksasa.
Dari hasil investigasi yang diungkap Ormas PETIR dan sejumlah media independen, dugaan kebocoran pajak Rp1,4 triliun berasal dari rekayasa laporan keuangan dan transfer keuntungan lintas entitas di bawah First Resources dan Surya Dumai Group.
Beberapa modus yang disorot meliputi: Penggunaan perusahaan bayangan untuk mengalihkan pendapatan.Penguasaan lahan ilegal di kawasan hutan tanpa izin resmi.Penghindaran pajak ekspor CPO dan reboisasi.
Buntut dari laporan ini, Satgas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Satgas PPA) pada September 2025 menyegel 14 kebun sawit milik Surya Dumai Group.
Bahkan, relawan Prabowo-Gibran sempat mengusulkan agar lahan tersebut dijadikan relokasi untuk masyarakat miskin Riau.
Di tengah sorotan publik dan kamera wartawan, Jackson Sihombing tetap lantang menyampaikan pesannya:“Saya hanya melaporkan korupsi pajak 1,4 triliun! Tapi saya dijebak. Pak Prabowo, tolong saya!”.
Seruan itu kini bergema di ruang publik. Kasus ini bukan lagi sekadar dugaan pemerasan, melainkan ujian integritas penegakan hukum di era pemerintahan baru — antara keberanian melawan korporasi besar dan kekuatan sistem yang seringkali memihak pada yang berduit.
Kasus Jackson Sihombing menjadi potret kompleksitas antara aktivisme, hukum, dan kekuasaan ekonomi di Indonesia.
Apakah ini murni tindak pidana pemerasan, atau rekayasa jebakan untuk membungkam pelapor kejahatan pajak oligarki sawit, kini menjadi pertanyaan publik yang menunggu jawaban jujur dari aparat penegak hukum.
Masyarakat menunggu — apakah hukum akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau benar-benar presisi menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.(RED)****
