Oleh: Adi Setijawan, S.H.
Direktur Eksekutif Pengamat Sosial, Hukum dan Politik Indonesia (PSHPI), Juga Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Barisan Pejuang Keadilan
CMNnews.com|SEMARANG – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga penggunaan kewenangan oleh pejabat negara bukan semata-mata hak, melainkan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Masyarakat tidak hanya berkedudukan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki peran untuk memastikan kekuasaan dijalankan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Hal tersebut disampaikan Adi Setijawan, S.H., Pengamat Sosial, Hukum dan Politik Indonesia (PSHPI), yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif LBH Barisan Pejuang Keadilan.
Menurutnya, dalam negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, masyarakat tidak boleh diposisikan hanya sebagai pihak yang menerima kebijakan tanpa memiliki ruang untuk mengawasi pelaksanaannya.
“Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, mencari informasi, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hak tersebut memiliki landasan konstitusional dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Pengawasan Masyarakat Memiliki Landasan Konstitusional
Adi menjelaskan, hak masyarakat untuk melakukan pengawasan memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Sementara itu, Pasal 28F memberikan jaminan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengolahnya, serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.
Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, melakukan kontrol sosial, dan berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan negara.
“Pengawasan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga demokrasi. Pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang antikritik, melainkan pemerintahan yang bersedia menerima masukan, terbuka terhadap evaluasi, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan secara bertanggung jawab justru dapat membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Undang-Undang Memberikan Ruang bagi Masyarakat
Selain konstitusi, hak masyarakat untuk melakukan pengawasan juga diatur dalam sejumlah undang-undang.
Pertama, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Melalui ketentuan tersebut, masyarakat dapat meminta informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan proses pengambilan keputusan badan publik, sepanjang informasi yang diminta tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan hukum.
Kedua, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 18 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, memperoleh tanggapan atas pengaduan, serta mengadukan penyelenggara yang diduga menyimpang dari standar pelayanan.
Ketiga, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Pasal 8 mengakui peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagai hak sekaligus tanggung jawab. Sementara itu, Pasal 9 mengatur bentuk peran serta tersebut, termasuk mencari dan memperoleh informasi, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, serta memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan persyaratan dan kewenangan Ombudsman.
Menurut Adi, berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan sesuatu yang harus dipandang sebagai ancaman bagi penyelenggara negara.
“Ketika masyarakat mempertanyakan suatu kebijakan, meminta penjelasan mengenai pelayanan publik, atau melaporkan dugaan penyimpangan, hal itu tidak serta-merta dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Harus dilihat apa yang sebenarnya dilakukan, bagaimana cara melakukannya, serta apakah terdapat unsur pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan,” jelasnya.
Bolehkah Warga Merekam dan Mendokumentasikan?
Persoalan lain yang kerap muncul adalah ketika masyarakat melakukan pengamatan atau merekam suatu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Adi menilai, kegiatan dokumentasi dapat menjadi bagian dari pengawasan masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan hukum, lokasi pengambilan gambar, hak privasi, perlindungan data pribadi, serta aturan khusus yang berlaku di tempat tersebut.
Warga juga tidak dibenarkan menghalangi tugas petugas, memasuki area terbatas secara melawan hukum, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak orang lain.
Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila setiap tindakan merekam atau mendokumentasikan kegiatan pejabat maupun petugas langsung dianggap sebagai tindak pidana tanpa terlebih dahulu menilai konteks dan unsur hukumnya.
“Harus dibedakan antara tindakan pengawasan yang dilakukan secara sah dengan tindakan yang memang melanggar hukum. Jangan sampai hak masyarakat untuk melakukan kontrol sosial justru dipahami secara keliru. Sebaliknya, masyarakat juga harus memahami batas-batas hukum agar pengawasan tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan orang lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, penilaian hukum harus didasarkan pada perbuatan konkret, alat bukti, dan unsur tindak pidana yang relevan, bukan semata-mata karena seseorang melakukan pengawasan terhadap pejabat atau petugas.
Pengawasan Melalui Pers Memiliki Perlindungan Hukum
Adi juga menyoroti peran pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
Dalam konteks tersebut, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi pelaksanaan fungsi jurnalistik.
Pasal 6 UU Pers mengatur peran pers nasional, antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Sementara itu, Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Menurut Adi, fungsi kontrol sosial tersebut sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat menilai jalannya penyelenggaraan negara secara objektif.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak setiap unggahan di media sosial otomatis dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik.
Penilaiannya harus memperhatikan konteks, karakter kegiatan jurnalistik, proses kerja pers, serta ketentuan hukum yang berlaku. Penyebaran informasi juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan hak pihak-pihak yang diberitakan.
“Jangan mencampuradukkan kritik, pengawasan, dan pemberitaan yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran hukum. Semuanya harus dinilai secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Jangan Antikritik, tetapi Masyarakat Juga Harus Bertanggung Jawab
Lebih lanjut, Adi menilai bahwa keterbukaan terhadap pengawasan merupakan salah satu indikator penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Pejabat publik dan penyelenggara pelayanan seharusnya memahami bahwa kewenangan yang dimiliki bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama apabila berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik berdasarkan fakta, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta tidak membuat tuduhan yang dapat merugikan pihak lain tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila menemukan dugaan penyimpangan, masyarakat dapat menempuh mekanisme pengaduan melalui instansi terkait, badan pengawas, Ombudsman, maupun aparat penegak hukum sesuai dengan jenis persoalan yang dihadapi.
“Prinsipnya sederhana, masyarakat berhak mengawasi dan pemerintah berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai hukum. Namun, pengawasan harus dilakukan secara bertanggung jawab, begitu pula penanganan terhadap kritik dan pengaduan masyarakat harus berdasarkan hukum, bukan semata-mata karena adanya ketidaknyamanan terhadap kritik tersebut,” katanya.
Demokrasi Membutuhkan Keberanian untuk Mengawasi
Adi menegaskan, hak melakukan pengawasan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Pengawasan tidak harus dimaknai sebagai tindakan mencari kesalahan. Sebaliknya, pengawasan merupakan upaya memastikan bahwa kewenangan digunakan sebagaimana mestinya, pelayanan diberikan sesuai standar, dan kepentingan masyarakat tidak diabaikan.
Ia berharap masyarakat semakin memahami hak dan tanggung jawabnya, sementara para penyelenggara negara mampu membangun budaya keterbukaan dan tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan secara sah.
“Negara hukum membutuhkan masyarakat yang berani menyampaikan kebenaran, tetapi juga memahami aturan.
Pemerintahan yang baik membutuhkan pejabat yang bersedia diawasi, bukan justru menutup diri dari pertanyaan dan kritik. Selama pengawasan dilakukan sesuai hukum, menghormati hak orang lain, dan ditujukan untuk kepentingan yang sah, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi,” pungkas Adi.
(Red)
