DETAKFAKTA.COM|PEKANBARU — Dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite kembali mencuat dari SPBU 14.282.674 yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru.
Hasil investigasi tim DetakFakta.com bersama beberapa media online lainnya menemukan pola pelangsiran yang kian terstruktur dan rapi.
Pada siang hari, terlihat sejumlah sepeda motor jenis Thunder dan motor besar lain secara bergantian mengisi tangki hingga penuh. Motor-motor ini diduga telah dimodifikasi khusus untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
BBM yang terkumpul dari aktivitas siang hari itu dipindahkan ke jerigen ukuran 30–35 liter, untuk kemudian disalurkan kembali pada malam hari.
Yang lebih mencengangkan, pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB ke atas, tim media mendapati sebuah mobil minibus tengah terparkir di area SPBU dengan pintu belakang terbuka lebar.
Dari dokumentasi visual yang berhasil direkam, terlihat jelas puluhan jerigen berisi Pertalite tersusun rapi di bagian belakang kendaraan tersebut.
Anehnya, saat kejadian itu berlangsung, lampu utama SPBU dalam keadaan mati total, membuat lokasi tampak seperti tidak beroperasi. Namun faktanya, kegiatan pengisian tetap berjalan — BBM Pertalite dipompa langsung ke jerigen di dalam minibus secara bergantian.
Beberapa media online yang turut melakukan pemantauan berhasil mendokumentasikan aktivitas tersebut secara jelas di malam hari, memperkuat dugaan bahwa modus “mati lampu” sengaja digunakan untuk mengelabui warga dan aparat.
Menurut catatan redaksi, SPBU 14.282.674 ini pernah mendapat sanksi dari PT Pertamina Patra Niaga akibat dugaan pelanggaran distribusi Bio Solar bersubsidi.Akibatnya, SPBU tersebut tidak lagi mendapatkan jatah Bio Solar dari Pertamina hingga saat ini.
Namun ironisnya, setelah sanksi itu dijatuhkan, SPBU ini justru diduga beralih memainkan distribusi BBM jenis Pertalite, dengan pola dan waktu operasi yang lebih tersembunyi.
Aktivitas tersebut tergolong sebagai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas), dengan ancaman Pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar.
Selain sanksi pidana, Pertamina Patra Niaga berhak menjatuhkan sanksi administratif berat terhadap lembaga penyalur yang terbukti melanggar, mulai dari skorsing distribusi hingga pemutusan hubungan usaha permanen (PHU).
Atas temuan ini, masyarakat meminta BPH Migas, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, dan Polda Riau untuk segera menindaklanjuti temuan lapangan tersebut.Pemeriksaan harus mencakup seluruh pihak yang terlibat, termasuk Pengelola SPBU, Petugas operator lapangan, dan Oknum pelangsir yang mengoperasikan kendaraan minibus pelangsir jerigen Pertalite.
Kasus ini menegaskan bahwa mafia BBM bersubsidi masih bebas bergerak di jantung Kota Pekanbaru.Modus-modus baru terus diciptakan untuk menutupi kejahatan yang menggerogoti hak masyarakat kecil.SPBU yang seharusnya menjadi tempat pelayanan publik justru berubah menjadi markas permainan solar dan pertalite bersubsidi.Kini publik menanti — apakah Pertamina dan aparat penegak hukum berani bertindak tegas, atau kembali diam dalam gelap seperti SPBU yang pura-pura mati lampu itu. (RED)***
