PEKANBARU, — Detakfakta.com –SENIN 6 APRIL 2026 – Dinamika pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional PSN Jalan Tol Pekanbaru–Rengat di wilayah Rumbai Barat kini memasuki babak baru yang sangat krusial. Investigasi gabungan redaksi terhadap dokumen primer, fakta persidangan, hingga pelacakan operasional Aparat Penegak Hukum APH mengungkap adanya konspirasi sistematis yang melibatkan drama sosial, rekayasa dokumen, serta malapraktik administrasi negara.
Jika narasi viral membingkai sosok Nek Asni (73) sebagai korban perampasan hak, Berita Acara Pemeriksaan BAP Polresta Pekanbaru Tahun 2007 No: STPL/477/V/2007/POLTABES mengungkap fakta hukum sebaliknya. Dalam dokumen primer tersebut, pihak keluarga pengklaim Agustiawan/menantu Nek Asni secara sadar mengakui bahwa mereka TIDAK MEMILIKI TANAH tersebut dan hanya MENUMPANG TINGGAL di atas lahan milik Goutama Pemilik SHM sah sejak 2007. Secara yuridis, pengakuan dalam BAP merupakan alat bukti sah (Pasal 184 KUHAP) yang membatalkan klaim “kepemilikan turun-temurun” pasca rencana proyek tol bergulir.
Kekacauan ini diperparah oleh malapraktik administrasi di tubuh Kementerian PUPR. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Iva Monalisa Tambunan, dalam forum resmi DPRD mengakui telah mengajukan konsinyasi ke pengadilan atas nama Nur Hayati dan Hartati Nengsih—sosok yang identitasnya tidak jelas, tanpa KTP/NIK yang valid, dan tidak pernah ia temui fisiknya. Hal ini memicu kecurigaan adanya “Data Hantu” yang sengaja diciptakan untuk mengunci dana Rp 5,2 Miliar agar tidak jatuh ke pemilik sah, yang melanggar UU Tipikor Pasal 9 terkait pemalsuan daftar oleh pejabat.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, khususnya Zulkardi dari Komisi IV, telah melakukan inspeksi mendadak ke lapangan dan menyatakan bahwa perkara ini sarat dengan indikasi kriminalisasi administrasi. Dewan mengecam keras tindakan PPK dan BPN yang tetap mengajukan data tanpa NIK ke pengadilan. Saat ini, DPRD tengah memproses pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Lahan Tol untuk membongkar seluruh permainan oknum birokrasi yang diduga sengaja menciptakan sengketa buatan demi kepentingan kelompok tertentu di jalur proyek strategis nasional tersebut.
Jajaran Polda Riau di bawah komando Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., selaku Kapolda Riau, saat ini tengah melakukan tindakan preventif dan represif yang diawasi ketat oleh publik. Di tingkat direktorat, Kombes Pol. Ade Kuncoro Ridwan selaku Dirreskrimsus memimpin penyidikan terhadap malapraktik administrasi PPK Iva Monalisa terkait temuan identitas fiktif. Sementara itu, Kombes Pol. Muhammad Hasyim Risahondua, S.I.K. selaku Dirreskrimum dan Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Riau terus mendalami laporan penyerobotan lahan serta memvalidasi pengakuan menumpang dalam dokumen BAP 2007 guna memberikan kepastian hukum yang transparan kepada masyarakat melalui Kabid Humas Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad.
Investigasi lapangan juga mengungkap dimensi pidana lain di mana pihak keluarga pengklaim diduga melakukan aktivitas galian C ilegal di atas lahan sengketa tersebut. Pengerukan isi bumi milik orang lain ini diperkirakan menghasilkan keuntungan ilegal yang ditaksir mencapai angka Rp 3,5 Miliar hingga Rp 11 Miliar. Modus ini memperlihatkan dugaan strategi pencurian ganda, yakni mengeruk hasil alam secara ilegal sekaligus menggunakan narasi viral di media sosial untuk menuntut ganti rugi atas permukaan tanah yang secara fisik telah mereka rusak sendiri.
Negara tidak boleh kalah oleh drama air mata, namun Negara juga tidak boleh membiarkan oknum pejabatnya bermain dengan data identitas palsu dalam dokumen negara. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik sindikat mafia tanah birokrasi sangat mendesak dilakukan agar dana kompensasi proyek tol benar-benar jatuh ke tangan pihak yang berhak secara yuridis. Kebenaran materiil harus ditegakkan berdasarkan warkah tanah dan kejujuran administrasi, bukan berdasarkan viralitas opini yang menyesatkan. (RED)
