Rokan Hulu – Gohukrim.com —
Wilayah hukum Polres Rokan Hulu kembali bergejolak!
Sebuah laporan investigasi tim media menguak dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 14.284.605 yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman, Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Temuan lapangan memperlihatkan adanya modus licik yang diduga dijalankan oleh oknum pengawas SPBU bernama Eko, yang disebut-sebut bekerjasama dengan mafia solar subsidi, Marham Harahap.
Keduanya diduga mengoperasikan mobil pick-up putih berplat R 9253 WK — kendaraan yang telah dimodifikasi secara khusus agar mampu menampung solar subsidi dalam jumlah besar tanpa terdeteksi.
Dalam pantauan tim investigasi Gohukrim.com, mobil tersebut terlihat bolak-balik mengisi solar dengan barcode berbeda-beda dalam waktu singkat, sebuah pola yang jelas-jelas mengindikasikan praktik manipulasi distribusi BBM bersubsidi.
Fakta ini bukan sekadar pelanggaran etika usaha, tapi juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya migas nasional.
Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi berat, mulai dari pencabutan izin hingga pidana sesuai pasal 55 dan 56 UU Migas.
Menanggapi laporan investigasi ini, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan bahwa setiap laporan masyarakat tentang penyalahgunaan BBM subsidi akan ditindaklanjuti dengan sistem pelaporan resmi dan nomor tiket aduan.
BPH Migas juga menyatakan siap melakukan pengawasan langsung dan audit lapangan apabila ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran di SPBU 14.284.605.
Namun, masyarakat Rokan Hulu kini menuntut aksi nyata dari aparat penegak hukum.
Sorotan publik mengarah tajam kepada Kapolres Rokan Hulu, AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.H., yang diminta untuk tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik ilegal ini.
“Jangan hanya diam. Kalau benar ada penyalahgunaan BBM subsidi, tindak dan ungkap semua yang terlibat. Ini bukan sekadar pelanggaran biasa — ini bentuk penjarahan subsidi rakyat!” tegas salah satu tokoh masyarakat Ujung Batu saat diwawancarai redaksi.
Masyarakat berharap, penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Setiap oknum — baik pengawas SPBU, pelaku lapangan, maupun pihak-pihak yang melindungi dari balik layar — harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Publik kini menunggu langkah konkret dari aparat.
Akankah Kapolres Emil Eka Putra turun langsung dan menunjukkan ketegasan hukum di wilayahnya?
Ataukah kasus ini kembali terkubur di antara tumpukan laporan tanpa hasil?
Waktu akan menjawab,
namun suara rakyat Rokan Hulu sudah jelas:
“Bongkar mafia solar, selamatkan subsidi rakyat!”
Redaksi | Gohukrim.com
Tajam Mengungkap Fakta — Tegas Menegakkan Keadilan Energi Rakyat.
