Kampar –Detakfakta.Com -Polemik penggarapan lahan milik warga atas nama Nanda di Desa Rimbo Panjang memasuki babak baru setelah konfirmasi langsung dilakukan kepada Penjabat (Pj) Kepala Desa Rimbo Panjang, Alizar Kasim. Dalam wawancara eksklusif bersama tim redaksi Delikhukrim.com, Alizar memberikan serangkaian pernyataan yang mengindikasikan lemahnya koordinasi antara pemerintah desa, kontraktor proyek, dan warga terdampak.
Alizar Kasim membenarkan bahwa lahan milik Nanda—yang telah dipagar dan memiliki tanaman di dalamnya—telah digarap pasca Lebaran 2025, oleh pihak vendor bernama PT Wira Agung, bukan oleh PT Hutama Karya (HKI) langsung. Ia juga mengakui bahwa pihak vendor sempat menghilangkan tanda-tanda fisik seperti tanaman dan patok batas, namun menyatakan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak pemborong.
> “Biasanya itu menjadi tanggung jawab pemborong. Mereka yang menghilangkan tanda buku dan tanaman-tanaman yang ada,” ujar Alizar.
Ketika ditanya apakah ada koordinasi dari pihak proyek kepada Pemerintah Desa, Alizar menyatakan tidak pernah dijumpai langsung oleh PT HKI maupun Wira Agung. Ia bahkan mengaku baru mengetahui kisah lengkap penggarapan lahan Nanda sore itu dari pengakuan Nanda secara langsung.
> “Saya tahu sepenuhnya ya, itu pun dari keterangan si Nanda barusan. Baik dari pihak HKI maupun vendor, belum ada yang menjumpai saya secara resmi,” lanjutnya.
Menariknya, Alizar menegaskan bahwa status lahan yang telah dipagari oleh Nanda tidak menghentikan aktivitas proyek, karena menurutnya proyek itu berada di bawah kerja sama HKI dan panitia P2T. Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal peran atau keterlibatan Pemerintah Desa dalam proses verifikasi atau negosiasi lahan.
Saat ditanya soal kemungkinan penyelesaian atau islah, ia menyebut bahwa proses itu tergantung pada pihak perusahaan.
> “Itu tergantung nego antara PT yang bekerja dengan yang punya lahan. Kalau ada tanaman di dalamnya, ya harusnya diverifikasi. Tapi kami tidak tahu proses pastinya,” katanya.
Ia menyarankan Nanda untuk menjumpai langsung pihak Wira Agung dan menyelesaikan secara baik-baik, sembari mengingatkan agar tidak anarkis.
> “Sampaikan dengan baik, kita jumpai Mitra Agung. Jangan anarkis lah,” tegas Alizar.
Namun, pernyataan ini justru menyiratkan bahwa Pemerintah Desa tampak melepaskan tanggung jawab sebagai mediator atau pelindung hak-hak masyarakatnya, terutama dalam kasus yang melibatkan perusahaan dan aset warga.
Sementara itu, Nanda selaku pemilik tanah, mengaku merasa dua kali dirugikan. Tanahnya digarap tanpa izin dan ganti rugi, serta tanaman-tanaman miliknya hilang tanpa jejak. Janji kompensasi sebesar Rp400 ribu per meter tak kunjung ditepati.
Penutup:
Pernyataan Pj Kepala Desa Rimbo Panjang ini justru memperkuat indikasi bahwa terdapat kelemahan koordinasi, minimnya perlindungan terhadap warga, dan ketidaktegasan pemerintah desa dalam menyikapi aktivitas proyek skala besar di wilayahnya. Dalam situasi seperti ini, publik menanti klarifikasi lanjutan dari pihak PT HKI, PT Wira Agung, dan Pemerintah Kabupaten Kampar, guna memastikan hak warga seperti Nanda tidak dikorbankan demi pembangunan.
