Sijunjung, Sumatera Barat —Detakfakta.Com
Dugaan praktik pemutihan kayu ilegal kembali mengguncang sektor kehutanan di Sumatera Barat. Tim investigasi media menemukan indikasi kuat penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) milik UD. Shanum, yang disebut-sebut digunakan ulang oleh Gudang Kayu Seventeen sebagai dasar legalitas pengiriman kayu olahan lintas provinsi menuju Riau dan Sumatera Utara.
Penelusuran menunjukkan, dokumen dengan kode KO lama (antara KO.A.0888025 hingga KO.A.0888320) milik UD. Shanum masih digunakan dalam nota angkutan Gudang Kayu Seventeen, meski izin tersebut seharusnya sudah tidak berlaku sejak lama. Diduga, kode tersebut disalin ulang untuk mengelabui sistem SIPUHH Online, sistem resmi KLHK yang mengatur penerbitan SKSHHK secara elektronik.
Investigasi lapangan mengungkap, sejak awal 2024 hingga kini, aktivitas angkutan kayu dari wilayah Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung ke Riau dan Sumut terus berjalan tanpa henti.
Setiap truk Cold Diesel rata-rata memuat 10 hingga 12 kubik kayu olahan per perjalanan, dengan jumlah mencapai 5–10 unit per hari.
Seluruh pengangkutan tersebut hanya berbekal nota perusahaan dari Gudang Kayu Seventeen, bukan SKSHHK sah.
Lebih janggal lagi, nota itu masih mencantumkan kolom “Kayu Olahan Dari” yang memuat deretan kode KO lama milik UD. Shanum, tanpa pembaruan data di sistem resmi.
Artinya, dokumen yang seharusnya sekali pakai itu justru menjadi “surat jalan abadi” bagi ribuan kubik kayu yang keluar dari Sijunjung setiap bulan.
Tim media sempat mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Seksi P3HPHL BPHL Wilayah III Pekanbaru, Ruslan Hamid, SHut., MSi., yang kemudian mengarahkan ke operator SIPUHH, Andi Prayoga.
Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa seluruh kode KO yang tercantum memang benar terdaftar sebagai SKSHHK milik UD. Shanum, namun volume kayu yang beredar jauh melebihi izin yang sah.
Fakta ini memperkuat dugaan adanya penggandaan dan penyalahgunaan dokumen dengan cara menyalin ulang SKSHHK lama untuk melegalkan kayu olahan dari sumber tak resmi.
Dalam catatan resmi, UD. Shanum berizin sejak Desember 2021 untuk produksi kayu gergajian di Jorong Parik Malintang, Kamang Baru, Sijunjung.
Namun, sejak 2024 hingga kini, dokumen yang sama terus muncul di nota Gudang Kayu Seventeen sebagai dasar angkutan kayu lintas provinsi.
Sesuai ketentuan Permen LHK Nomor P.60/MENLHK/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, setiap pengangkutan kayu wajib dilengkapi SKSHHK aktif dan unik.
Sementara, pengiriman kayu hanya menggunakan nota perusahaan tanpa SKSHHK sah merupakan pelanggaran berat dan dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen kehutanan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).
Tim media menemukan sedikitnya 14 titik penggergajian aktif (somel) di kawasan Kamang Baru, Kunangan Parit Rantang, Sungai Tambang, dan Tanjung Kaliang.
Kayu hasil tebangan liar dari kawasan hutan alam tersebut dipotong, dikumpulkan, dan dikirim menuju Gudang Kayu Seventeen menggunakan nota perusahaan sebagai legalitas semu.
Dalam setiap dokumen, tercantum kolom “dan lain-lain” di bagian volume kayu — sebuah indikasi upaya menutupi jumlah muatan sebenarnya.
Dari hasil observasi, satu kode KO rata-rata digunakan lebih dari 10 kali, dengan total muatan mencapai ratusan kubik per bulan.
Yang menambah kejanggalan, dalam beberapa lembar nota angkutan ditemukan kop surat mencatut nama Koperasi TNI AD “Primkop Kartika Wira Bima”, berkantor di Komplek Korem 031/Wirabima, Pekanbaru.
Di dalamnya tertulisbeberapa nama anggota TNI yang disebut-sebut sebagai anggota TNI aktif dan sebagiannya mengaku sebagai Provost Korem, tercantum sebagai koordinator lapangan dengan nomor telepon pribadi.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Korem 031/Wirabima. Namun publik menuntut klarifikasi agar penggunaan nama dan kop koperasi militer dalam dokumen pengangkutan kayu tersebut tidak mencederai netralitas institusi.
Koalisi LSM lingkungan dan Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH) menilai kasus ini sebagai bentuk kelalaian struktural dalam pengawasan kehutanan di Sumatera Barat.
> “Kalau nota perusahaan dijadikan pengganti SKSHHK, itu bukan administrasi — itu manipulasi dokumen. Negara dirugikan setiap hari,” tegas Rahman, Ketua AJPLH.
Mereka menuntut audit menyeluruh oleh Kementerian LHK dan penyelidikan oleh Polda Sumbar dan Polda Riau, untuk menelusuri sumber, penerbitan, serta jalur distribusi kayu dari UD. Shanum dan Gudang Kayu Seventeen.
Dasar hukum yang dilanggar UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).Permen LHK No. P.60/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu.
Apakah nota Gudang Kayu Seventeen menjadi alat pemutihan kayu hasil tebangan liar?
Siapa yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan SKSHHK UD. Shanum?
Dan mengapa dokumen dengan kop militer bisa beredar tanpa pengawasan?
Tim Investigasi Media ini akan terus menelusuri jalur distribusi kayu dari Sijunjung menuju Riau dan Sumut, serta mengonfirmasi pihak-pihak terkait di BPHL Wilayah III, Korem 031/Wirabima, dan aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.(RED) ***
