Pekanbaru – Detakfakta.Com -Oknum kepala sekolah dalam hal ini kami menduga memanfaatkan Pandemik Covid-19 untuk memperkaya diri sendiri.dengan melakukan transaksi & kegiatan Fiktif yang melanggar Protokol Kesehatan atau PPKM seperti Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler serta Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah.20 maret 2025
Untuk diketahui bersama bahwa di tahun 2020 dan 2021 sistem Belanja Dana BOS belum menggunakan sistem Aplikasi SIPLah sehingga peluang untuk melakukan Penyelewengan Dana BOS sangat besar, dalam hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum kepala sekolah.
SIPLah sendiri diluncurkan oleh Kemendikbud berdasarkan PMK 58/03/2022 dan mulai dilaksankan bertahap dari bulan Juli 2022 dengan tujuan mengontrol penggunaan Belanja Dana BOS itu sendiri. Meskipun sudah ada Alikasi Belanja SIPLah, namun masih aja banyak terjadi kasus Korupsi Dana BOS yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala sekolah di beberapa daerah di negara kita ini dengan bekerjasama dengan Vendor atau penyedia barang/jasa berupa Potongan Harga dan lain sebagainya.
Dan untuk itu kami akan menunggu etikad dan respon yang baik dari para kepala sekolah SMK Negeri tersebut atas Surat Konfirmasi yang telah kami berikan ke sekolah masing-masing, sebelum nantinya kami akan melaporkan temuan Dugaan Korupsi ini ke Aparat Penegak Hukum (APK) dengan membuat Surat Laporan Resmi untuk dilakukan Pemeriksaan serta membongkar dugaan kuat praktek korupsi di dunia pendidikan di SMK Negeri Pekanbaru, sehingga memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat agar kita bisa bersama-sama meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu tinggi dan bermoral baik agar nantinya negara kita Indonesia bisa menjadi negara maju dan makmur.
Apabila nantinya terbukti Korupsi maka para oknum kepala sekolah SMK Negeri diPekanbaru tersebut sudah nengangkangi UU RI No 3 Tahun 1999 Pasal 3 Jo UU No 20 Tahun 2001 yaitu : Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yg dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.(Team Redaksi)
