DETAKFAKTA. COM| INDRAGIRI HULU — Dugaan praktik penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pantauan visual, pengumpulan data lapangan, analisis pola distribusi, serta rangkaian konfirmasi jurnalistik yang dilakukan tim media GOHUKRIM.COM sejak 25 Mei 2026, aktivitas pengisian BBM menggunakan jerigen dalam jumlah besar di SPBU 14.293.134 Jalan Azki Aris, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, menjadi sorotan serius publik dan aparat pengawas distribusi energi nasional.
Investigasi mendalam yang dilakukan sejak Senin malam, 25 Mei 2026, berdasarkan hasil investigasi tim awak media yang menemukan bahwa aktivitas tersebut kerap terjadi di SPBU tersebut, memperlihatkan adanya antrean sejumlah sepeda motor modifikasi berkeranjang besi serta kendaraan pribadi diduga tangki rakitan yang memasuki area dispenser pengisian BBM sesaat setelah mobil tangki resmi PT Pertamina Patra Niaga menyelesaikan proses bongkar muatan ke tangki pendam SPBU.
Dari hasil penelusuran lapangan dan pengumpulan keterangan narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi faktor keamanan, terungkap dugaan adanya sistem operasional “dua jalur” di dalam area SPBU. Jalur kiri diduga difungsikan sebagai koridor khusus pelangsir menggunakan jerigen dan kendaraan modifikasi untuk mengangkut Pertalite maupun Biosolar subsidi dalam jumlah besar. Sementara jalur kanan diduga menjadi lintasan prioritas bagi armada industri, termasuk truk tangki Crude Palm Oil (CPO), kendaraan logistik berat, dan armada angkutan sektor perkebunan yang semestinya menggunakan BBM nonsubsidi.
Menurut keterangan warga sekitar yang dihimpun tim investigasi, aktivitas pengisian besar-besaran tersebut kerap terjadi ketika suplai solar baru masuk dari mobil tangki Pertamina. Situasi itu diduga sengaja dimanfaatkan agar stok BBM dalam tangki pendam berada pada level penuh sehingga aktivitas pengurasan tidak mudah terdeteksi melalui sistem monitoring volume distribusi.
“Kalau solar baru masuk bang, langsung ramai yang ngantri. Jalur kiri buat pelangsir, jalur kanan buat industri. Yang jerigen itu bebas isi, tidak ada surat apa pun,” ungkap seorang sumber kepada GOHUKRIM.COM.
Keterangan tersebut memperkuat dugaan adanya pola distribusi ilegal yang berlangsung sistematis dan berulang. Bahkan berdasarkan pengakuan sejumlah sopir lapangan, Biosolar subsidi diduga diperjualbelikan dengan harga Rp7.300 per liter, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi pemerintah sebesar Rp6.800 per liter. Selisih Rp500 per liter inilah yang diduga menjadi sumber keuntungan gelap bagi oknum internal serta pihak-pihak tertentu yang ikut mengamankan jalannya distribusi ilegal.
Hasil analisis investigatif memperlihatkan bahwa praktik tersebut bukan sekadar aktivitas pelangsiran tradisional skala kecil, melainkan telah berkembang menjadi mata rantai distribusi energi ilegal yang memiliki struktur ekonomi tersendiri. Modus yang diduga digunakan yakni pengisian berulang menggunakan QR Code Subsidi Tepat secara bergantian, manipulasi nomor polisi kendaraan, hingga penggunaan kendaraan modifikasi dengan kapasitas tangki tambahan tersembunyi.
Untuk komoditas Pertalite, pengangkutan diduga dilakukan menggunakan sepeda motor berkeranjang yang membawa puluhan jerigen menuju gudang penampungan sementara atau jaringan pengecer Pertamini ilegal. Sedangkan Biosolar subsidi diduga dialirkan ke sektor industri perkebunan dan logistik melalui kendaraan tangki maupun armada angkutan sawit.
Berdasarkan simulasi analisis finansial investigatif, apabila total distribusi ilegal mencapai sekitar 20.000 liter per malam dengan margin gelap Rp500 per liter, maka keuntungan tambahan yang diduga diperoleh dari selisih harga dapat mencapai Rp10 juta per malam atau sekitar Rp300 juta per bulan. Nilai tersebut belum termasuk keuntungan jaringan penampung dan distributor tingkat lanjutan yang menjual kembali Biosolar subsidi ke sektor industri dengan harga keekonomian.
Tim investigasi juga memperoleh informasi dari sejumlah sumber lapangan bahwa rata-rata kendaraan pelangsir disebut-sebut mendapat perlindungan atau backing dari oknum tertentu yang dikaitkan dengan institusi aparat. Dugaan tersebut muncul karena aktivitas pengisian menggunakan jerigen dan kendaraan modifikasi disebut berlangsung cukup lama tanpa hambatan berarti.
“Rata-rata mobil pelangsir itu dibekingi aparat atau oknum dari Polri dan TNI,” ujar salah seorang sumber lapangan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
GOHUKRIM.COM menegaskan bahwa seluruh pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber investigatif di lapangan yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas distribusi energi nasional.
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip cover both sides dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, tim redaksi telah melakukan upaya konfirmasi resmi kepada pihak yang disebut sebagai penanggung jawab lapangan SPBU 14.293.134 Azki Aris Rengat, yakni Ary Moger, melalui pengiriman dokumentasi visual serta komunikasi langsung sejak 25 Mei 2026. Namun hingga laporan investigatif ini dipublikasikan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi.
Sikap bungkam tersebut memunculkan perhatian serius publik karena distribusi BBM subsidi merupakan sektor strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Dugaan penyalahgunaan kuota subsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas distribusi energi masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi pemerintah.
Secara konstruksi hukum, dugaan praktik tersebut berpotensi memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Selain itu, apabila ditemukan adanya pihak industri yang secara sadar membeli BBM hasil pelangsiran ilegal, maka konstruksi pidana dapat berkembang ke Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Bahkan apabila terdapat keterlibatan oknum aparat yang menerima aliran dana pengamanan atau memberikan proteksi terhadap aktivitas ilegal tersebut, penyidik berpotensi menelusuri unsur tindak pidana korupsi maupun pelanggaran etik berat institusi.
Publik kini menanti langkah konkret dari jajaran aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Satreskrim Polres Indragiri Hulu, BPH Migas, serta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara untuk melakukan audit distribusi, sinkronisasi data transaksi digital, pemeriksaan CCTV SPBU, penelusuran log QR Code Subsidi Tepat, hingga pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga terlibat dalam aktivitas pelangsiran.
Desakan masyarakat agar dilakukan penertiban menyeluruh terhadap praktik mafia BBM subsidi di wilayah Riau kini semakin menguat. Warga berharap aparat tidak hanya menindak operator lapangan, tetapi juga mampu membongkar aktor intelektual, jaringan penampung, hingga dugaan backing yang selama ini disebut menjadi tameng perlindungan aktivitas distribusi ilegal.
GOHUKRIM.COM menegaskan bahwa seluruh rangkaian pemberitaan investigatif ini disusun berdasarkan verifikasi lapangan, pengumpulan data visual, analisis distribusi, pendalaman keterangan narasumber, serta prinsip profesionalisme jurnalistik investigatif yang independen dan berorientasi pada kepentingan publik. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi resmi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Tim Investigasi GOHUKRIM.COM)
