DETAK FAKTA.COM | PEKANBARU, RIAU — Gelombang polemik dugaan ketidaktransparanan dalam proses Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional Provinsi Riau Tahun 2026 kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya mencuat berbagai dugaan maladministrasi, permainan nilai subjektif, manipulasi absensi karantina, hingga isu pelonggaran validasi Medical Check-Up (MCU), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau akhirnya memberikan klarifikasi terbuka kepada awak media dalam forum resmi yang digelar di Kantor Kesbangpol Riau, Senin (25/5/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Dr. H. Boby Rachmat, S.STP., M.Si., AIFO-P, bersama jajaran Tim Panitia Seleksi (Pansel), unsur Brimob Polda Riau, Tim Dokter RSUD Petala Bumi, serta perwakilan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI). Forum tersebut turut dihadiri media investigasi, termasuk Gohukrim.com dan Detak Fakta.
Dalam forum klarifikasi itu, Boby Rachmat menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap kritik maupun pengawasan publik. Kesbangpol, menurutnya, justru membuka ruang klarifikasi agar seluruh dinamika seleksi dapat dipahami secara utuh dan tidak berkembang menjadi asumsi liar di tengah masyarakat.
Salah satu poin utama yang diluruskan dalam forum tersebut adalah isu dugaan hubungan keluarga antara Kepala Kesbangpol Riau dengan salah satu peserta putra yang lolos menuju tingkat pusat, yakni Arkananta Fatih Dinata dari MAN 2 Pekanbaru. Berdasarkan klarifikasi resmi yang disampaikan di hadapan media, ditegaskan bahwa Arkananta bukan anak kandung maupun anak tiri dari Boby Rachmat.
Redaksi kemudian melakukan pelurusan terhadap informasi awal yang sempat berkembang di ruang publik terkait dugaan hubungan kekerabatan tersebut. Meski demikian, perhatian publik terhadap integritas proses seleksi tidak berhenti sampai di situ.
Fokus investigasi justru berkembang pada dugaan adanya celah prosedural dalam pelaksanaan karantina dan validasi kesehatan peserta. Dalam forum tersebut, Tim Dokter RSUD Petala Bumi membenarkan adanya peserta putri asal SMAN 2 Pekanbaru, Raisa Dinda Agnia, yang menjalani pola karantina “pulang-pergi” dan tidak menginap penuh di barak bersama peserta lain.
Menurut penjelasan Tim Dokter dan Pansel, keputusan tersebut diambil setelah pada hari pertama karantina ditemukan indikasi penyakit kulit menular yang dikhawatirkan dapat menyebar apabila peserta tetap ditempatkan dalam satu kamar bersama peserta lainnya.
“Lulus dari Pekanbaru baru kami terima. Pada hari pertama kami terima itu, ada dari tim dokter menemukan penyakit kulit yang dikhawatirkan bisa tertular,” ujar Kepala Kesbangpol Riau dalam forum tersebut.
Pihak pansel menjelaskan bahwa keluarga peserta kemudian mengajukan surat permohonan agar yang bersangkutan tidak langsung digugurkan dan tetap diperbolehkan mengikuti tahapan latihan pada siang hari dengan pengawasan terbatas.
“Kalau dibiarkan bersama-sama tentu membahayakan. Untuk tinggal di barak bersama-sama, dia tidak bisa,” terang pihak pansel dalam forum klarifikasi.
Meski penjelasan tersebut disampaikan secara terbuka, keputusan pemberian dispensasi “pulang-pergi” itu tetap memunculkan catatan kritis dari berbagai pihak. Publik mempertanyakan asas keadilan seleksi, mengingat karantina terpusat selama 24 jam merupakan bagian penting dalam pembentukan disiplin, mental, dan karakter calon Paskibraka nasional.
Tak hanya itu, forum klarifikasi juga membongkar adanya peserta lain dari daerah yang diketahui mengalami Anemia Berat hingga satu peserta yang dinyatakan Positif Hepatitis B berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.
Tim dokter mengakui bahwa peserta dengan Hepatitis B sempat tetap ingin mengikuti seluruh rangkaian tes fisik. Namun pihak medis menolak memberikan status kelayakan penuh karena khawatir terjadi risiko serius di lapangan.
“Itu ada buktinya dari hasil MCU. Tidak mungkin kami bohongi. Kami tidak berani kalau nanti dia kolaps di lapangan,” ungkap tim pansel dan dokter di hadapan awak media.
Kondisi tersebut memicu sorotan baru terhadap lemahnya screening kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota sebelum peserta dikirim menuju seleksi provinsi. Tim pansel daerah menilai sejumlah daerah diduga tidak melakukan pemeriksaan kesehatan awal secara maksimal sehingga peserta dengan kondisi medis berat tetap lolos ke tahap provinsi.
Di sisi lain, publik tetap menyoroti kemungkinan adanya ruang subjektivitas dalam penginputan nilai ke sistem digital BPIP. Dugaan permainan skor pada aspek wawancara, kepribadian, kedisiplinan, serta log aktivitas karantina menjadi pembahasan hangat di media sosial maupun lingkungan internal peserta.
Nama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Dr. H. Boby Rachmat, S.STP., M.Si., AIFO-P, ikut menjadi perhatian publik karena instansi tersebut merupakan pelaksana utama seleksi Paskibraka tingkat daerah. Publik mempertanyakan sejauh mana pengawasan, evaluasi, dan pengendalian internal dilakukan terhadap seluruh tahapan penilaian peserta.
Meski telah memberikan klarifikasi resmi dan meluruskan isu hubungan keluarga yang sebelumnya berkembang, sejumlah pihak tetap meminta agar seluruh data penilaian, rekam absensi karantina, hingga hasil Medical Check-Up dibuka secara transparan untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif dan bebas intervensi.
Dalam keterangannya, Boby Rachmat juga menegaskan bahwa status enam peserta yang diumumkan saat ini masih sebatas kandidat sementara dan belum bersifat definitif. Seluruh peserta disebut masih akan menjalani tahapan verifikasi lanjutan dan Medical Check-Up ulang di tingkat pusat oleh BPIP sebelum pengumuman final nasional ditetapkan pada Juni 2026 mendatang.
Jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian data kesehatan, manipulasi administrasi, ataupun pelanggaran prosedur karantina, BPIP Pusat memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembatalan kelulusan peserta.
Redaksi Gohukrim.com menegaskan bahwa seluruh proses investigasi dilakukan secara independen, profesional, dan tetap menjunjung prinsip cover both sides sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap pihak tetap diberikan ruang hak jawab dan klarifikasi demi menjaga keberimbangan informasi serta akurasi pemberitaan.
Kasus ini kini berkembang menjadi salah satu sorotan publik terbesar dalam sejarah seleksi Paskibraka Provinsi Riau. Masyarakat menanti langkah konkret Pemerintah Provinsi Riau, Kesbangpol, BPIP, serta lembaga pengawasan lainnya untuk memastikan bahwa proses pembentukan calon pengibar Sang Saka Merah Putih benar-benar dilaksanakan secara adil, transparan, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi kepentingan.
