Pekanbaru-Detakgakta.com –Kasus dugaan penipuan bermodus investasi komoditas batubara yang diduga fiktif kini mencuat ke publik dan berpotensi memasuki fase penegakan hukum hukum pidana
Berdasarkan sumber informasi dari pihak korban serta sejumlah dokumen aduan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi, seorang pria berinisial SR (54) dilaporkan oleh para korban setelah terindikasi kuat melakukan rekayasa bisnis yang menyebabkan kerugian dana segar dengan akumulasi mencapai Rp600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).
Kasus yang dikoordinasikan oleh Inisial A sebagai korban, bersama dengan korban berinisial SS yang merupakan personel aktif Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dilaporkan bukan sekadar perkara gagal bayar biasa. Pihak korban menilai hal ini sebagai dugaan tindakan manipulatif yang dirancang untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
Terlapor yang bergerak menggunakan inisial SR diduga melancarkan aksinya menggunakan metode pendekatan psikologis yang terencana. Berdasarkan penuturan korban, terlapor sengaja membangun kepercayaan awal melalui rekam jejak pinjaman kecil dalam jaringan pertemanan dan mengembalikannya tepat waktu demi mendapatkan reputasi positif.
Setelah korban percaya, SR kemudian menawarkan slot investasi tambang batubara di wilayah Jambi. Tawaran tersebut disertai komitmen pengembalian modal utuh dalam tempo 1 bulan (30 hari) bersama persentase keuntungan tetap yang dijanjikan.
Namun, fakta yang diungkapkan oleh sumber informasi korban menegaskan dugaan bahwa dana dari Inisial A, serta korban dari personel TNI AD berinisial SS, tidak dialokasikan untuk operasional pertambangan di Jambi. Dana tersebut diduga dialihkan untuk keperluan pribadi dan menopang gaya hidup domestik keluarga terlapor di Riau.
Keluarga terlapor diduga secara konsisten menampilkan gaya hidup tersebut di ruang publik. Salah satu dokumentasi yang dikantongi menunjukkan pihak keluarga berpose di depan sebuah mobil SUV mewah berjenis Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan tanda nomor kendaraan berkode wilayah “BM” Provinsi Riau. Hal ini memperkuat indikasi bahwa sirkulasi aktivitas dan domisili para pihak berada di wilayah hukum Provinsi Riau.Informasi dari sumber korban juga menyoroti jejak aktivitas digital keluarga terlapor yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan permasalahan sosial di ruang siber.
Hal ini menimbulkan persepsi di kalangan korban mengenai adanya rasa percaya diri berlebih dari pihak terlapor dalam menghadapi persoalan hukum.
Saat masa jatuh tempo investasi berakhir dan para korban menuntut haknya, SR diduga melakukan pemutusan komunikasi sepihak. Berdasarkan pengakuan Inisial A dan SS, saat ditagih melalui pesan digital, terlapor kerap memberikan berbagai alasan seperti sedang berada di luar kota atau mengulur waktu janji pertemuan, hingga akhirnya sulit ditemui secara fisik.
Terkait konstruksi hukumnya, pihak korban melalui penasihat hukumnya menilai bahwa perkara yang diawali dengan rangkaian rangkaian kata bohong dan niat tidak lurus sejak awal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana murni, merujuk pada prinsip hukum yang berlaku.
Saat ini, lokasi domisili terlapor telah diidentifikasi oleh pihak korban di dua titik koordinat wilayah hukum Kota Pekanbaru, yakni di kawasan Kecamatan Bukit Raya serta di kawasan Kecamatan Payung Sekaki/Tampan, Kota Pekanbaru.
Informasi ini dipersiapkan korban untuk diserahkan kepada pihak kepolisian.Atas dugaan tindakan tersebut, terlapor berpotensi menghadapi pasal-pasal pidana materiil penipuan dan penggelapan, seperti Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP terkait penguasaan dana secara melawan hukum. Selain itu, pihak korban juga mendorong aparat untuk meneliti sirkulasi dana tersebut berdasarkan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang jika terbukti terjadi penyamaran aset hasil kejahatan.
Guna menyuarakan aspirasi publik, jaringan solidaritas siber dari pihak korban kini menggalang desakan di platform media sosial. Dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah melalui penyamaran visual di ruang siber, langkah ini diambil korban untuk mempersempit ruang gerak sosial terlapor, sekaligus memohon perhatian aparat penegak hukum agar segera mengambil tindakan hukum yang diperlukan.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi Gohukrim.com telah berupaya menghubungi pihak SR untuk meminta konfirmasi dan memberikan Hak Jawab terkait aduan para korban ini, namun yang bersangkutan belum memberikan respons resmi.
Sebagai pernyataan sikap akhir, pihak korban termasuk personel TNI AD berinisial SS menuntut agar SR segera bersikap kooperatif untuk menyelesaikan hak-hak para korban secara kekeluargaan atau hukum. Apabila tidak ada iktikad baik dalam waktu dekat, seluruh berkas perkara dan bukti materiil yang telah dikonsolidasikan oleh korban akan diserahkan sepenuhnya kepada Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah (Polda) Riau guna diproses sesuai hukum yang berlaku. (RED)
