Kuansing,-Detakfakta.com – Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, terus menjadi perhatian publik. Warga mempertanyakan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH), baik di tingkat Polsek, Polres, hingga Polda Riau, dalam menangani persoalan ini.
Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Desa Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sekitar enam rakit dompeng yang beroperasi di wilayah tersebut. Setiap rakit dompeng dilaporkan mampu menghasilkan lebih dari 30 gram emas.
Masyarakat sekitar menduga, rakit-rakit dompeng itu dimiliki oleh seseorang berinisial WDP, yang diketahui berdomisili di Desa Kari. Informasi tambahan menyebutkan bahwa WDP juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku resah dengan aktivitas PETI ini. “Kami sudah beberapa kali menyampaikan keluhan ke pihak berwenang, tetapi hingga kini tidak ada tindakan yang signifikan,” ungkapnya.
Ancaman Hukuman Berat
Menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, pelaku pertambangan tanpa izin diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Meski demikian, penindakan terhadap aktivitas PETI di Kuansing dinilai masih lemah.
Aktivitas PETI tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Sungai-sungai yang menjadi lokasi pertambangan mengalami kerusakan ekosistem, sementara masyarakat sekitar terancam oleh pencemaran yang dapat memengaruhi kesehatan mereka.
Desakan untuk Tindakan Tegas
Masyarakat mendesak APH untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghentikan aktivitas PETI di Kuansing. “Kalau dibiarkan terus, kerusakan lingkungan akan semakin parah, dan penegakan hukum menjadi bahan ejekan,” tambah salah satu warga.
Hingga berita ini diturunkan, Masyarakat berharap, langkah konkret segera dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan menegakkan keadilan..
