HILIR – Polemik pemberitaan terkait dugaan pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Rokan Hilir kini memasuki tahapan klarifikasi resmi dan permohonan maaf terbuka. Menyikapi dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, kami selaku media Detakfakta.com menyatakan telah menerima Hak Jawab resmi dari Saudari Zakiah Nora melalui kuasa hukumnya terkait pemberitaan dan tayangan video sebelumnya yang memuat sejumlah narasi dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah.
Kami selaku media Detakfakta.com menyatakan bahwa dalam pemberitaan sebelumnya terdapat narasi yang menimbulkan polemik dan persepsi negatif di tengah publik, khususnya terkait penyebutan dugaan penyimpangan anggaran proyek APBD miliaran rupiah yang menyeret nama Zakiah Nora. Atas hal tersebut, kami memandang penting untuk memberikan ruang Hak Jawab secara utuh, proporsional, berimbang, serta terbuka kepada pihak yang merasa dirugikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Kami selaku media Detakfakta.com menyatakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Saudari Zakiah Nora terbukti melakukan penyimpangan anggaran proyek APBD sebagaimana berkembang dalam persepsi publik. Dalam materi Hak Jawab yang diterima redaksi, pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa narasi pemberitaan sebelumnya tidak menjelaskan secara rinci proyek maupun sumber APBD yang dimaksud sehingga berpotensi memunculkan penafsiran yang keliru di tengah masyarakat.
Kami selaku media Detakfakta.com menyatakan bahwa terkait narasi ditemukannya tumpukan seragam sekolah di rumah Zakiah Nora, pihak yang bersangkutan telah memberikan klarifikasi bahwa pakaian yang terdapat di lokasi tersebut bukan bagian dari proyek pengadaan pemerintah, melainkan pakaian yang akan disedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting untuk meluruskan informasi yang sebelumnya berkembang luas di ruang publik.
Kami selaku media Detakfakta.com menyatakan bahwa pengambilan video di kediaman Zakiah Nora juga menjadi bagian dari keberatan yang disampaikan pihak kuasa hukum karena disebut dilakukan tanpa izin dari pemilik rumah. Selain itu, pihak Zakiah Nora juga membantah adanya seragam SMP sebagaimana narasi yang sempat muncul dalam tayangan video sebelumnya.
Kami selaku media Detakfakta.com menyatakan bahwa terhadap narasi mengenai tender proyek yang disebut tidak diumumkan serta kegiatan penyerahan seragam sekolah yang dinarasikan hanya bersifat simbolis, pihak Zakiah Nora menyampaikan tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap mekanisme tersebut.
Kami selaku media Detakfakta.com menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Saudari Zakiah Nora, pihak keluarga, serta masyarakat luas atas ketidakakuratan, ketidakimbangan, dan kekurangan dalam proses pemberitaan sebelumnya. Permohonan maaf ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral, profesionalisme jurnalistik, serta komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pemberitaan yang akurat, berimbang, dan terverifikasi.
Kami selaku media Detakfakta.com menyatakan bahwa evaluasi terhadap pemberitaan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat prinsip-prinsip jurnalistik profesional, independen, investigatif, dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Kebebasan pers harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial serta penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh pemberitaan yang adil dan proporsional.
Kami selaku media Detakfakta.com menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk jurnalistik yang bermartabat, kredibel, komunikatif, dan berorientasi pada kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada koridor hukum, etika pers, serta prinsip integritas dalam setiap proses peliputan dan penyajian informasi Pemuatan Hak Jawab, Klarifikasi, dan Permohonan Maaf Terbuka ini diterbitkan oleh Redaksi Detakfakta.com di bawah tanggung jawab Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Ahmadi, sebagai wujud kepatuhan mutlak terhadap Keputusan Dewan Pers Nomor 691/DP/K/V/2026 demi menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). masyarakat.
