- Kampar—Detakfakta.Com –Semakin mencuat ke permukaan, informasi dugaan aktivitas gudang penimbunan dan pengoplosan BBM ilegal di wilayah Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, kini ramai diperbincangkan publik.
Sejumlah foto memperlihatkan mobil tangki industri dan tumpukan boks berisi Bio Solar di dalam sebuah gudang kokoh berpagar seng merah tua.
Lokasi itu terbilang cukup lama beroperasi tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Aktivitas ilegal tersebut disebut-sebut bahkan dikawal oleh oknum berseragam loreng TNI AU dari Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
Ironisnya, meski media dan warga telah berulang kali melapor, aparat penegak hukum di wilayah hukum Polsek Tambang dan Polres Kampar terkesan menutup mata.
Investigasi tim lapangan Gohukrim.com bersama sumber independen memastikan kebenaran informasi yang sebelumnya telah beredar melalui sejumlah pemberitaan media online.
Dari hasil dokumentasi terlihat jelas pantauan kamera media sebuah mobil tangki industri berwarna biru-putih kapasitas 15 KL menuju masuk lokasi gudang berjalan di siang maupun malam hari.
Aktivitas itu terekam dalam sejumlah dokumentasi — menunjukkan puluhan box tangki kimia tersusun rapi di dalam gudang, diduga kuat berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang diolah dan disalurkan secara ilegal ke berbagai pihak.
Sumber di lokasi menyebut, aktivitas ini sudah berjalan berbulan-bulan, dengan pola distribusi menggunakan barcode dan surat rekom palsu.
“Sudah sering dilapor. Tapi tetap jalan. Katanya, ada yang ‘back up’ dari oknum aparat udara. Kalau bukan kuat, tak mungkin bisa sebebas itu,” ungkap salah satu warga Tarai Bangun yang enggan disebutkan namanya.
Praktik pengoplosan dan penimbunan BBM bersubsidi bukan hanya tindak pidana ekonomi, tapi juga pengkhianatan terhadap rakyat kecil dan kebijakan negara.
Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi dapat dipidana penjara hingga 6 tahun dan denda Rp60 miliar.
Namun, ironinya, hukum seolah lumpuh di Kecamatan Tambang.
Padahal lokasi gudang tersebut hanya sepelemparan batu dari jalan lintas utama — tidak mungkin luput dari pantauan aparat.
Di tengah krisis keadilan dan kelangkaan BBM bersubsidi yang menjerat rakyat, keberanian pelaku di lapangan ini justru menunjukkan adanya perlindungan sistematis dari pihak berpengaruh.
“Ini bukan lagi soal permainan oknum SPBU. Ini sudah ke tahap industri ilegal yang punya jaringan, punya pelindung, dan punya kekuasaan,” tegas sumber investigasi Gohukrim.com.
Dalam laporan sejumlah media, termasuk MahkotaRiau.com, A1news.co.id, dan GaoelNews.com, aktivitas ini berkaitan dengan nama oknum tertentu dari unsur TNI AU.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada bantahan resmi dari pihak Lanud Roesmin Nurjadin.
Sementara itu, Kapolres Kampar AKBP Bobby Sebayang yang dikonfirmasi Gohukrim.com melalui pesan dan panggilan WhatsApp tidak memberikan jawaban apapun.
Publik menilai, diamnya institusi penegak hukum sama saja dengan membiarkan kejahatan minyak bersubsidi terus menjarah uang negara.
Padahal Polres Kampar memiliki unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) yang secara langsung berwenang menindak kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Kasus di Tambang ini bukan yang pertama.
Riau telah lama dikenal sebagai daerah “zona merah BBM subsidi”, tempat berbagai jaringan mafia minyak bermain leluasa dengan modus legalitas semu.
Kali ini, dugaan keterlibatan oknum TNI AU membuat kasus semakin sensitif dan berisiko menodai nama besar institusi.
Gohukrim.com menilai, Panglima TNI dan Kapolri wajib segera turun tangan.
Khusus kepada Polda Riau, publik menunggu tindakan konkret dari Kapolda Irjen Pol Herry Heryawan — bukan sekadar perintah di atas kertas.
Keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dipertaruhkan di sini.
“Kalau oknum aparat dilindungi, rakyat mau percaya ke siapa lagi? Jangan biarkan hukum hanya tajam ke rakyat kecil, tapi tumpul ke seragam!”— Redaksi Gohukrim.com
Kasus solar ilegal di Tambang bukan sekadar pelanggaran ekonomi, melainkan indikasi kebusukan struktural dalam sistem pengawasan BBM subsidi di Riau.
Selama aparat penegak hukum dan institusi militer tidak berani menindak tegas oknum di dalam tubuhnya sendiri, keadilan hanya akan menjadi slogan kosong di tengah gelapnya drum solar haram.(RED)***
