PEKANBARU – Detakfakta. COM, Hampir setiap hari, deru mesin Colt Diesel bermuatan kayu gelondongan (ilog) asal Kabupaten Siak menggilas jalanan Bungaraya – Sabak Auh hingga lintas Bakal – Pekanbaru. Bukan sekadar satu atau dua unit, tapi beriringan dalam konvoi yang terang-terangan menuju sawmil dan tempat pembongkaran di wilayah Kota Pekanbaru. Anehnya, mobil-mobil bermuatan hasil hutan itu bebas melintas, tanpa pernah sekalipun disentuh atau dihentikan Aparat Penegak Hukum (APH).
Fenomena mencolok ini menimbulkan pertanyaan tajam: ada apa dengan penegakan hukum di Siak dan Riau?
Sejumlah sopir pengangkut yang ditemui di lokasi, dengan gamblang menyebut nama pemilik kayu: Narko, bos besar kayu yang diduga memiliki kendali penuh atas jaringan sawmil di Teratak Buluh, Simpang Kambing, Kampar Kiri, dengan bendera CV Alam Riau Bertuah.
“Selama kami bawa mobil bermuatan kayu ini, tidak pernah distop APH. Semua sudah tahu ini punya Narko,” aku seorang sopir sembari menyinggung asal kayu dari kawasan Tanjung Pal, Siak Kecil, Sei Apit, hingga Sei Rawa.
Informasi di lapangan menguatkan dugaan bahwa para pemain kayu ilegal ini tak tersentuh karena adanya bekingan dari oknum aparat setempat. Koordinasi gelap disebut sudah dilakukan, sehingga mobil-mobil bermuatan hasil illegal logging itu seakan “kebal hukum” ketika melintas di jalur vital menuju Pekanbaru.
Padahal, Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan sedang gencar mengkampanyekan pemberantasan perusakan hutan. Ironisnya, di Kabupaten Siak, praktik serupa justru berlangsung terang-terangan, sistematis, dan berulang.
Praktik illegal logging bukan pelanggaran ringan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan, setiap orang yang menebang, mengangkut, hingga memperdagangkan hasil hutan tanpa dokumen resmi dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana belasan tahun serta denda miliaran rupiah.
Lebih jauh, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa hasil hutan ilegal serta alat yang digunakan dalam kejahatan dapat dirampas negara.
Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik: mobil-mobil bermuatan kayu tetap lolos, sawmil tetap beroperasi, sementara hutan terus digunduli.
Penebangan liar bukan hanya soal bisnis haram, melainkan juga bom waktu bencana ekologis. Banjir bandang, longsor, hingga hilangnya ekosistem adalah konsekuensi yang pasti menghantui masyarakat. Setiap batang kayu yang diangkut tanpa izin sama artinya dengan menggiring rakyat pada penderitaan.
Publik menuntut Polda Riau, Polres Siak, dan jajaran terkait untuk segera turun tangan. Tidak cukup hanya operasi simbolis atau retorika pemberantasan, tetapi penindakan nyata terhadap nama-nama yang sudah terungkap: Narko, CV Alam Riau Bertuah, hingga jaringan sawmil Teratak Buluh.
Jika tidak, maka kecurigaan publik akan semakin menguat: ada permainan besar yang melibatkan beking kuat di balik mafia kayu ilegal ini.
Hingga rilis ini dipublikasikan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak kepolisian dan instansi terkait untuk mendapatkan konfirmasi resmi.
Kasus ini akan terus kami kawal. Mafia kayu bukan sekadar perampok hutan, melainkan perampas hak hidup generasi mendatang. Jika hukum tidak hadir, maka publik berhak bertanya: di mana negara ketika hutan dijarah secara terang-terangan?. (RED)***
