INHU –Detakfakta.Com –Di tengah upaya pemerintah dan Pertamina menjaga distribusi bahan bakar bersubsidi agar tepat sasaran, publik dikejutkan oleh temuan mencengangkan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. SPBU 14.293.642 Simpang Granit, yang berdiri megah di jalur strategis Jalan Lintas Sumatera, Desa Talang-Lakat, Kecamatan Batang Gansal, justru diduga menjadi “ladang basah” bagi praktik haram penjualan BBM bersubsidi menggunakan jerigen tanpa rekomendasi resmi.
Tak tanggung-tanggung, informasi yang beredar menyebut adanya tarif gelap Rp10.000 per jerigen yang dibebankan kepada pembeli sebagai “upah” untuk petugas SPBU. Praktik ini bukan sekadar melanggar aturan, tapi telah mempermalukan instruksi tegas Pertamina yang melarang penjualan BBM subsidi dengan jerigen, kecuali untuk kebutuhan resmi dengan dokumen sah.
Investigasi Lapangan: Antrean Panjang, Jerigen Duluan
Senin dan Selasa (11–12/08/2025), tim media melakukan pemantauan langsung. Hasilnya? Fakta berbicara sendiri. Di tengah antrean panjang truk dan kendaraan umum yang mengular hingga larut malam, justru terlihat jelas sejumlah jerigen diisi BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Tidak ada tanda-tanda dokumen rekomendasi resmi. Yang ada hanyalah transaksi tunai gelap yang diduga mengalir langsung ke kantong petugas.
Ironisnya, para penimbun ini diduga menjual kembali BBM subsidi tersebut di warung-warung eceran yang jaraknya hanya puluhan meter dari SPBU. Harga? Melambung hingga Rp270.000–Rp300.000 per jerigen berisi 30 liter. Bagi sopir dan warga yang membutuhkan, pilihan hanya dua: antre berjam-jam tanpa jaminan kebagian, atau beli di pengecer dengan harga selangit.
Pelanggaran Hukum yang Tak Terbantahkan
Tindakan ini bukan sekadar “nakal”, tapi telah melanggar banyak regulasi:
Perpres No. 191 Tahun 2014 – Melarang SPBU menjual BBM subsidi kepada pembeli jerigen tanpa rekomendasi resmi.
Permen ESDM No. 8 Tahun 2012 – Melarang pengisian BBM ke jerigen demi aspek keselamatan dan ketepatan distribusi.
UU Migas No. 22 Tahun 2001 – SPBU hanya boleh menyalurkan BBM subsidi untuk penggunaan akhir, bukan untuk dijual kembali.
Dengan sederet aturan ini, tak ada alasan bagi pihak SPBU untuk berdalih. Apalagi, fenomena ini bukan sekali dua kali terjadi — pemberitaan sebelumnya sudah pernah menyoroti masalah yang sama, namun diabaikan mentah-mentah oleh manajemen SPBU.
Tuntutan Tindakan Tegas
Masyarakat dan para sopir kini menaruh harapan pada Kapolres INHU AKBP Fahrian Saleh Siregar untuk segera memutus mata rantai permainan kotor ini. Sebab, pembiaran hanya akan memperbesar peluang penyalahgunaan BBM subsidi, merugikan rakyat kecil, dan merusak kredibilitas penegakan hukum di daerah.
Satu pertanyaan kini menggantung di benak publik:
Sampai kapan SPBU Simpang Granit dibiarkan bermain api di atas penderitaan rakyat?
