”
DUMAI — RIAU — Detakfakta.Com
Di tengah sorotan tajam publik dan seruan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar aparat mundur jika tak sanggup memberantas judi, Kota Dumai kembali diguncang. Arena gelanggang permainan (gelper) yang diduga kuat menjadi markas perjudian terselubung kini buka lagi, bahkan beroperasi hingga dini hari.
Tim investigasi media menelusuri enam titik lokasi strategis di jantung kota — mulai dari Jalan Sultan Hasanuddin, Tarzan Zone di Jalan Budi Kemuliaan SUPER 21, Jalan Merdeka belakang Hotel Wisata Green Pool, hingga Firstclass Game Zone di Pasar Pulau Payung, Jalan Pangeran Diponegoro. Ada pula gelper misterius tanpa plang di Jalan Bukit Batrem, Dumai Timur. Semuanya tetap melenggang, di tengah larangan dan kecaman publik.
Ironisnya, sejumlah tempat ini bahkan beroperasi hingga pukul 04.30 WIB pagi, terang-terangan menantang aturan jam operasional. Dari luar, berkesan seperti arena permainan anak. Namun, di dalamnya, mesin-mesin gelper diisi pemain dewasa yang diduga melakukan transaksi judi dengan perputaran uang besar.
Bukan hanya melanggar jam operasi, dugaan pelanggaran pajak juga menyeruak. Mesin-mesin tersebut disebut berasal dari Tiongkok dan tidak memiliki dokumen impor resmi dari Bea Cukai. Pertanyaan publik mengarah pada: siapa yang membiarkan dan siapa yang bermain di belakang layar?
Ketua DPC PPWI Kota Dumai, Zulkifli alias Datuk Amin, meledak emosinya:
> “Ini sangat mencoreng marwah Kota Dumai, kota yang kita banggakan. Mengapa tidak ditutup permanen? Ada apa? Siapa yang diuntungkan?”
Datuk Amin menegaskan akan mengirim surat resmi kepada Polres Dumai, Kejari Dumai, Wali Kota, Bea Cukai, Kantor Pajak, Kapolda Riau, Kejati Riau, hingga Mabes Polri dan KPK. Baginya, kelengahan atau pembiaran terhadap gelper ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi penghinaan terhadap integritas kota.
Berdasarkan hukum, aktivitas ini dapat dijerat Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara dan/atau denda Rp25 juta, serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar jika dilakukan secara online.
Fakta hukum jelas. Sanksi tegas tertulis di undang-undang. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan kesan kebal hukum. Publik bertanya: Apakah pergantian Kapolda Riau dan Kapolres Dumai akan mengubah nasib penegakan hukum di kota ini, atau justru perjudian akan terus menjadi wajah gelap Dumai?
Kini, sorotan tajam diarahkan ke jajaran kepolisian dan penegak hukum lain. Kapolri sudah bicara: yang tak sanggup berantas judi, mundur. Masyarakat menunggu, bukan lagi janji atau konferensi pers — tapi aksi nyata di lapangan.
Redaksi akan terus memantau, menelusuri, dan mengungkap siapa di balik tameng gelper ini. Publik berhak tahu, hukum harus tegak — tanpa pandang bulu.
