Kampar—Detakfakta.Com -Proyek pembangunan Jalan Tol Lingkar Pekanbaru sebagai bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) kembali menjadi sorotan publik. Proyek prestisius yang digarap oleh PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) ini membentang sepanjang 30,57 km dan menghubungkan tiga gerbang tol utama di wilayah Riau. Salah satu titik pentingnya adalah Gerbang Tol dan Interchange (GT dan IC) Rimbo Panjang yang menjadi akses utama masyarakat Kabupaten Kampar.
Namun, di balik pembangunan yang dikebut, muncul persoalan serius yang melibatkan dugaan pelanggaran hak atas tanah warga.
*Tanah Digarap Tanpa Persetujuan, Warga Protes*
Seorang warga Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, atas nama *Nanda*, menyatakan bahwa lahan miliknya telah *digarap oleh vendor pelaksana proyek, PT Wira Agung (WA)*—yang merupakan rekanan dari PT HKI—tanpa izin dan tanpa realisasi ganti rugi.
Menurut pengakuan Nanda, surat kepemilikan tanah telah ia *serahkan ke pemerintah desa sejak Februari 2024* sebagai bagian dari proses pengurusan pembebasan lahan. Namun, hingga *sekitar seminggu setelah Idul Fitri 2025*, pihak vendor diduga melakukan penggalian lahan *tanpa adanya kompensasi atau penyelesaian administrasi yang sah*.
“Lahan saya itu luasnya 15 x 20 meter. Sudah saya serahkan suratnya ke desa sejak Februari 2024. Tapi entah kenapa, sampai lewat Lebaran 2025, tiba-tiba tanah itu digali tanpa sepengatahuan saya. Padahal belum ada ganti rugi sepeser pun,” ujar Nanda kepada tim redaksi Delikhukrim.com.
*Spanduk Protes dan Skema Ganti Rugi yang Tidak Sesuai*
Sebagai bentuk protes, sebuah spanduk dipasang di atas tanah tersebut. Bertuliskan:
*”TANAH INI BELUM DIGANTI RUGI OLEH PIHAK HKI, NAMUN SUDAH DIGALI OLEH PIHAK VENDOR PT WIRA AGUNG ATAS PERINTAH OKNUM HKI. KAMI SELAKU PIHAK TANAH, KEMANA AKAN MENGADU.”*
Tanah tersebut tercatat atas nama *Ratha Juwita*, dengan *NIS: 724* dan ukuran **15 x 20 meter**. Dari keterangan yang dihimpun, nilai ganti rugi yang dijanjikan adalah sebesar *Rp400.000 per meter persegi*, bukan Rp500.000 seperti klaim awal sebelumnya.
Namun hingga saat ini, tidak ada pembayaran maupun pernyataan resmi dari pihak pelaksana proyek terkait status tanah tersebut.
*Vendor Tawarkan Skema “Sewa Lahan” yang Ditolak Warga*
Lebih lanjut, Nanda menyampaikan bahwa ia sempat dihubungi oleh perwakilan dari PT HKI yang menawarkan alternatif “sewa lahan” sebagai solusi atas kegagalan realisasi ganti rugi.
*”Saya sempat ditanya, apakah saya mau terima uang sewa Rp400 ribu sampai Rp500 ribu per bulan. Tapi saya tolak. Ini bukan soal sewa—ini lahan milik saya secara sah, yang seharusnya diganti rugi sesuai aturan, bukan disewa seenaknya,”* kata Nanda dengan nada kecewa.
Menurutnya, satu bidang tanah lain miliknya dengan NIS 728 sudah dibayar sebelumnya, dan penggalian baru dilakukan setelah ganti rugi dibayarkan. Namun untuk NIS 724, lahan justru digali sebelum proses hukum dan administrasi selesai.
*Aparat Desa Diduga Terkesan Memihak*
Warga juga mempertanyakan peran dan sikap pemerintah desa yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Bahkan, menurut Nanda, pihak HKI sempat datang ke rumahnya dengan membawa RT untuk mendampingi, namun tidak ada klarifikasi atau solusi yang jelas diberikan.
*Desakan untuk Evaluasi Vendor dan Investigasi Lapangan*
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola pembebasan lahan dalam proyek strategis nasional, serta pengawasan PT HKI terhadap mitra kerja atau vendor pelaksana. Masyarakat dan sejumlah aktivis meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja PT Wira Agung dan proses-proses pengambilan lahan yang belum dibayarkan.
Jika terbukti adanya pelanggaran hukum dan prosedur, maka langkah tegas perlu diambil untuk mencegah praktik serupa terjadi di titik dalam proyek JTTS.
*Catatan Redaksi:*
Kami membuka hak jawab dan klarifikasi resmi dari pihak PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), PT Wira Agung, serta pihak Pemerintah Desa Rimbo Panjang. Media *Delikhukrim.com* berkomitmen menyampaikan pemberitaan secara profesional, netral, dan faktual.
