Pekanbaru —Detakfakta.Com –Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang sejak 2019 digelontorkan Pemerintah Provinsi Riau untuk mempercepat pembangunan desa, kini disorot tajam. Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang tahun ini menerima alokasi dana BKK mencapai Rp159,8 juta, tengah diterpa dugaan penyimpangan. Realisasi sejumlah kegiatan yang seharusnya sudah berjalan, justru dipertanyakan publik lantaran banyak yang dinilai fiktif. 09 Mei 2025
Informasi yang dihimpun tim investigasi *Delikhukrim.com* dan *Detakfakta.com*, mengungkap adanya kejanggalan antara laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pihak desa dengan kondisi riil di lapangan. Kades Febri Saputra kini jadi sorotan, setelah laporan penggunaan dana BKK 2024 mencatat realisasi anggaran di berbagai sektor, namun fakta di desa bicara lain.
Di antara kegiatan yang menjadi sorotan adalah:
* *Pembangunan/Rehab Prasarana Ekonomi Desa* dengan anggaran maksimal Rp30 juta, yang bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi desa, namun hasilnya belum terlihat nyata di masyarakat.
* *Bantuan Operasional Posyandu* senilai Rp10 juta, yang pelaksanaannya juga belum dirasakan warga.
* *Insentif Guru Tahfidz Al-Qur’an* sebesar Rp2 juta per orang per bulan, dengan total pagu hingga Rp48 juta, namun hingga kini belum jelas siapa saja penerima manfaatnya.
* *Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem* yang digelontorkan hingga Rp20 juta, tetapi sejumlah keluarga miskin mengaku belum menerima dukungan apapun.
Mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020, setiap Kepala Desa penerima BKK wajib melaporkan realisasi anggaran secara transparan. Namun berdasarkan data yang diperoleh tim media, justru ditemukan indikasi bahwa sebagian besar kegiatan tersebut baru sebatas laporan di atas kertas. Di lapangan, warga belum merasakan manfaat nyata dari program-program yang katanya sudah terealisasi itu.
Tim media pun mendesak Kepala Desa Lubuk Siam untuk membuka seluruh dokumen laporan, mulai dari:
* *Laporan Realisasi Pelaksanaan BKK 2024* (Format D-3)
* *Laporan Perkembangan BUMDesa** (D-4)
* *Laporan Kegiatan Tahfidz Al-Qur’an* (D-6)
* *Laporan Kegiatan Posyandu* (D-7)
* *Laporan Kegiatan Penanganan Stunting dan Kemiskinan* (D-9)
Tujuannya jelas: memastikan apakah setiap rupiah dana publik yang digelontorkan benar-benar sampai dan dimanfaatkan sesuai fakta di lapangan. Sebab, dugaan kuat berkembang bahwa realisasi sejumlah kegiatan ini fiktif — hanya tercatat dalam laporan, tanpa bukti nyata di tengah masyarakat.
Kini, publik Riau menanti langkah tegas dari Dinas PMD dan aparat pengawasan untuk turun langsung melakukan audit dan investigasi mendalam. Sebab praktik semacam ini, jika dibiarkan, tak hanya mencederai kepercayaan publik, tapi juga merusak tujuan mulia percepatan pembangunan desa yang telah digariskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
