PEKANBARU – DELIKHUKRIM.COM | DETAKFAKTA.COM | WARTAKONTRAS.COM | OPSINEWS.COM
–Detakfakta.com –Sabtu, 21 Juni 2025 — Skandal penyelewengan BBM subsidi jenis bio solar di SPBU 14.282.683 Tabek Gadang, Jalan SM Amin, Pekanbaru, Riau, yang dimiliki oleh politisi PAN Irvan Herman, semakin brutal dan mencoreng hukum negara. Setelah terungkap dugaan keterlibatan preman dan penyalahgunaan distribusi BBM, kini wartawan investigatif dari tiga media mengalami intimidasi, penganiayaan, hingga ancaman pembunuhan oleh kelompok pelangsir saat meliput di lapangan.
WARTAWAN DIINTIMIDASI DI AREA POMPA 4, DIANCAM DIBUNUH JIKA TAK HAPUS VIDEO
Kejadian mencekam terjadi pada Sabtu, 21 Juni 2025 pukul 12.15 WIB di jalur pengisian Pompa Nomor 4 SPBU Tabek Gadang. Saat wartawan dari Delikhukrim.com, Wartakontras.com, dan Opsinews.com melakukan peliputan aktivitas pelangsiran BBM subsidi oleh kendaraan L300 berterpal hitam dan Isuzu Panther, mereka dikeroyok oleh belasan orang yang mengaku “orang lapangan”.
> “Tiba-tiba kami didorong dari motor. HP kami dirampas, diperiksa, lalu dipaksa hapus video. Mereka bilang kalau tidak dihapus, kami akan dibunuh di tempat. Bahkan tas kami diobrak-abrik,” ungkap salah satu wartawan korban.
Para pelangsir secara gamblang mengatakan tidak takut hukum dan mengklaim SPBU tersebut sebagai “wilayah mereka”. Wartawan tetap menegaskan identitas pers mereka dan menyatakan akan melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang.
> “Kami dipukul, dilecehkan, diintimidasi. Mereka bilang ‘kami yang kuasai SPBU ini, banyak yang makan dari sini.’ Ini jelas sistem mafia,” tegasnya.
MAFIA BBM KELAS TERORIS: PELANGSIR KUASAI SPBU, POLITISI & OKNUM DIDUGA TERLIBAT
Investigasi media sejak akhir Mei 2025 telah mendokumentasikan:
Mobil pelangsir mengisi solar subsidi secara berulang hingga 5.000 liter per hari.
Transaksi dilakukan dengan sistem deposit langsung ke pengelola SPBU.
Harga ilegal: Rp7.600/liter, jauh di atas harga subsidi resmi Rp6.800/liter.
Pengisian dilakukan tanpa operator, nomor polisi ditutupi isolasi gelap.
CCTV diduga dimanipulasi, dan operator SPBU tutup mata.
Kronologis terperinci:
Selasa, 17 Juni 2025 pukul 13.32 WIB: Isuzu Panther krem pelangsir terekam antre solar.
Rabu, 18 Juni 2025 pukul 18.00 WIB: Isuzu Panther silver kembali tertangkap kamera.
Sabtu, 21 Juni 2025 pukul 12.15 WIB: Wartawan dikeroyok dan diancam dibunuh saat liputan.
NAMA KNPI DIBAWA-BAWA, KETUA DPD RIAU LARSHEN YUNUS MENGGELAR KONFERENSI PERS: “TANGKAP KHARUDDIN ALIAS UDIN!”
Nama Khairuddin alias Udin mencuat sebagai sosok yang disebut mengaku sebagai Ketua KNPI Kota Pekanbaru dan membekingi para pelangsir. Ketua DPD KNPI Riau, Larshen Yunus, langsung membantah keras keterlibatan organisasinya.
> “Saya minta Kapolda Riau tangkap Khairuddin alias Udin! Dia bukan bagian dari KNPI! Jangan jadikan organisasi pemuda kami sebagai tameng kejahatan!” tegas Larshen Yunus.
PERTAMINA, BPH MIGAS & POLRI DIUJI PUBLIK: JANJI PENGAWASAN HARUS DIBUKTIKAN
Susanto August Satria, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan penyaluran subsidi harus tepat sasaran. Namun kenyataan di SPBU Tabek Gadang menunjukkan sebaliknya: SPBU telah menjadi sarang mafia BBM yang menyalahgunakan subsidi.
BPH Migas dan Polri sendiri sebelumnya telah bekerja sama dalam mengungkap penyalahgunaan BBM subsidi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Brigjen Pol Nunung Syaifuddin dari Dittipidter Bareskrim mengungkap penyelewengan BBM subsidi jenis biosolar ke kapal tugboat dan penambang ilegal, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp104 miliar.
> “BBM subsidi seharusnya disalurkan ke SPBU, bukan dialihkan ke industri atau kapal. Penyalahgunaan ini sudah masuk ranah pidana berat,” tegas Brigjen Nunung.
ASPEK HUKUM: PELAKU TERANCAM PENJARA 6 TAHUN DAN DENDA RP60 MILIAR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dikenai:
Pidana penjara paling lama 6 tahun;
Denda paling banyak Rp60 miliar.
Pasal 55 UU Migas tersebut mengatur secara tegas bahwa setiap penyalahgunaan, baik oleh individu maupun badan usaha, akan dikenakan sanksi pidana kumulatif.
KESIMPULAN: HUKUM DIPERMALUKAN, NEGARA DIUJI
Rangkaian investigasi ini menunjukkan:
Dugaan keterlibatan oknum SPBU, jaringan mafia lokal, dan preman organisasi.
Manipulasi sistem distribusi, penggunaan seragam organisasi, dan ancaman kekerasan terhadap pers.
Ketiadaan tindakan tegas dari Pertamina, BPH Migas, dan APH menjadi bencana moral.
Delikhukrim.com, Wartakontras.com, dan Opsinews.com akan melaporkan tindakan kekerasan ini ke pihak kepolisian. Bukti video, foto, dan kronologi telah disimpan aman.
Publik mendesak: TEGAKKAN HUKUM, BONGKAR MAFIA, TANGKAP OKNUM!
