DELIKHUKRIM.COM-DETAKFAKTA.COM PEKANBARU,
Tangis pilu seorang siswa bernama Said, kini menjadi potret nyata dari krisis kemanusiaan dalam dunia pendidikan kita. Remaja yang masih duduk di kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru itu, kini hanya bisa pasrah, tak berdaya, karena diduga dilarang mengikuti ujian dan magang hanya karena alasan tunggakan biaya pendidikan yang belum mampu dibayar oleh orang tuanya.
Melalui penuturannya kepada tim investigasi media Delikhukrim.com, Said mengaku telah menjalani pendidikan dengan baik sejak masuk pada Juni 2023. Namun, saat hendak mengikuti ujian dan program magang, ia justru ditolak pihak sekolah. Alasannya: orang tuanya menunggak uang sekolah sebesar Rp8 juta.
> “Said pas mau ujian tidak bisa ikut, tidak dianggap guru-guru. Magang pun tidak bisa ikut, malah disuruh mengulang. Saya hanya ingin bisa sekolah seperti biasa kembali,” ungkap Said sambil menahan isak tangis dalam pesan WhatsApp kepada wali kelasnya, Maides.
Dalam komunikasi internal yang berhasil dikonfirmasi, wali kelas Maides hanya menjawab, “Berkasnya sudah sampai ke Kepala Sekolah,” tanpa menjelaskan solusi pasti.
Sementara itu, Guru BK atas nama Fatimah dalam pesan WhatsApp kepada orang tua Said menyampaikan bahwa siswa hanya bisa kembali pada tahun ajaran baru, namun dengan syarat seluruh tunggakan tetap harus dibayarkan. Bahkan bila ingin pindah sekolah pun, pihak sekolah tetap mewajibkan pelunasan utang terlebih dahulu.
Pak Putra, pihak lain dari sekolah, dalam percakapan dengan orang tua Said—yang direkam dalam komunikasi via telepon dan pesan tertulis—menegaskan bahwa tiga opsi ditawarkan kepada siswa: pindah, mengundurkan diri, atau istirahat. Namun apapun pilihannya, seluruh tunggakan tetap wajib dilunasi.
Dugaan Pelanggaran Aturan: Sekolah Tak Boleh Keluarkan Siswa karena Alasan Ekonomi
Sikap SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru diduga telah melanggar Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022, yang dengan tegas menyatakan:
> Sekolah tidak boleh mengeluarkan siswa karena alasan tunggakan biaya atau ekonomi.
> Sekolah tidak boleh memaksa orang tua membeli seragam di sekolah atau menetapkan sanksi administratif berbasis ekonomi.
> Setiap anak berhak atas pendidikan tanpa diskriminasi ekonomi.
Kepala Ombudsman RI bahkan telah menyatakan secara eksplisit:
> “Sekolah tidak boleh mengeluarkan siswa karena tunggakan biaya, termasuk seragam atau administrasi lain. Tindakan itu bertentangan dengan hak anak atas pendidikan.”
Apakah Muhammadiyah Abai terhadap Nilai Kemanusiaan?
Sebagai institusi pendidikan berbasis keagamaan dan kebangsaan, sangat disayangkan apabila sekolah di bawah naungan Muhammadiyah justru menciptakan ketimpangan dalam akses pendidikan.
Apakah keadilan sosial dan semangat amar ma’ruf nahi munkar telah dikalahkan oleh logika kapitalistik dalam sistem pendidikan? Apakah nilai-nilai Islam tentang rahmatan lil ‘alamin hanya menjadi jargon di spanduk sekolah semata?
Catatan Kritis Delikhukrim:
Mengusir siswa karena tunggakan adalah bentuk kekerasan struktural terhadap anak yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 dan UU Sisdiknas.
Tuntutan pelunasan sebelum pindah sekolah melanggar hak mobilitas pendidikan peserta didik dan melanggar prinsip non-diskriminasi.
Tidak diberinya kesempatan mengikuti ujian dan magang bukan hanya merugikan Said secara psikologis, namun juga menghancurkan masa depan akademik dan profesionalnya.
TINDAKAN SELANJUTNYA:
Tim redaksi Delikhukrim.com akan segera mengajukan konfirmasi resmi kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru, Budimansyah, M.Pd, serta akan melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan lembaga advokasi anak.
Harapan Said hanya satu:
“Saya cuman pengen sekolah kayak anak-anak lain, Bu, Pak… saya cuma pengen bisa lanjut sekolah lagi.”
Apakah negara dan dunia pendidikan akan membiarkan satu lagi anak Indonesia kehilangan haknya hanya karena alasan ekonomi?
