PEKANBARU, KAMPAR — Detakfakta.com –Penanganan perkara dugaan kejahatan agraria, lingkungan, dan ekonomi terkait pencurian material tanah timbun serta lapisan batuan berharga tinggi jenis T-Max, disertai pengrusakan massal ekosistem perkebunan karet produktif milik pengusaha Sudirman alias Bonaventure kini memasuki babak baru yang kian krusial di Kepolisian Resor (Polres) Kampar Polres Kampar. Perkara yang menyita perhatian publik di Provinsi Riau ini dipastikan telah resmi naik dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan pidana. Kepastian hukum ini dipertegas oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kampar melalui penerbitan berkas perkara formal dan pelayangan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor: SPDP/61/V/RES.1.8./2026/Reskrim tertanggal 18 Mei 2026 yang ditujukan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kampar guna memulai mekanisme koordinasi pra-penuntutan.
Kuasa Hukum Pelapor, Freddy Simanjuntak, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Freddy Simanjuntak & Associates, memaparkan secara menyeluruh bahwa eskalasi penanganan perkara ini bergerak sangat progresif, terutama pasca-dilaksanakannya tindakan hukum peninjauan lokasi, pengukuran batas koordinat, dan opname fisik lapangan secara terpadu bersama tim penyidik Satreskrim Polres Kampar pada hari Rabu, 3 Juni 2026. Berdasarkan hasil kalkulasi teknis volume kubikasi tanah, pemetaan topografi geologis, serta penghitungan tegakan biologis di tempat kejadian perkara (TKP), fakta hukum di lapangan membuktikan secara tidak terbantahkan bahwa total nilai kerugian riil yang diderita oleh korban jauh membengkak sangat masif melampaui estimasi awal yang semula diprediksi sebesar Rp1,76 Miliar.
Pembengkakan kerugian bernilai miliaran rupiah tersebut terjadi akibat modus operandi Terlapor utama, Agus Warman alias Agus Bin Kasmir (Alm) bersama kelompoknya, yang sengaja melakukan eksploitasi tanah secara mendalam melampaui batas wajar. Kelompok Terlapor tidak sekadar mengupas lapisan tanah permukaan atas (topsoil), melainkan mengeruk habis lapisan bumi terdalam yang menyimpan material sub-base jalan berkualitas tinggi yang dikenal sebagai material T-Max. Komoditas T-Max merupakan campuran selektif tanah liat alami dan fraksi agregat batuan keras yang memiliki nilai ekonomi serta harga jual per armada truk yang sangat mahal di pasaran industri konstruksi jalan kelas berat, sehingga pengangkutan keluar material tersebut secara ilegal tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan memicu kerugian finansial yang luar biasa bagi korban selaku pemilik sah lahan.
Dampak dari penggunaan alat berat bermotor secara masif di lokasi perkara juga mengakibatkan kehancuran biologis dan ekologis perkebunan yang sangat merugikan. Berdasarkan hasil opname fisik 3 Juni 2026, luasan areal kebun karet milik korban yang hancur total diterjang eksavator diestimasikan mencapai rentang 1,5 hingga 2,5 Hektar. Sedikitnya 400 hingga 700 batang pohon karet usia produktif yang berada dalam kondisi siap deres sengaja ditumbangkan, dirobohkan, dan dirusak oleh kelompok Terlapor demi membuka jalur armada dump truck serta mempermudah pengerukan material T-Max di bawah sistem perakaran pohon, yang secara otomatis melenyapkan pendapatan berkelanjutan (loss of potential income) dari hasil produksi getah karet harian milik korban.
Menyikapi manifestasi bukti-bukti lapangan tersebut, Freddy Simanjuntak, S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melayangkan surat desakan prosedural resmi kepada Kapolres Kampar c.q. Kasat Reskrim Polres Kampar untuk segera melakukan tindakan hukum penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator (excavator) merk komersial yang diidentifikasi merupakan milik Saksi Rais, yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadun) di wilayah setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), eksavator tersebut merupakan instrumen kejahatan utama (instrumentum delicti) yang disewa, dibayar, dan diarahkan langsung operasionalnya oleh Agus Warman di lapangan, sehingga penyitaan dan pemasangan garis polisi (police line) bersifat imperatif demi mencegah pemindahan alat serta mengamankan barang bukti materiil untuk pembuktian di persidangan.
Lebih lanjut, tim kuasa hukum mendesak penyidik Polres Kampar tidak hanya terpaku pada delik hukum konvensional, melainkan memperluas konstruksi pasal dakwaan dengan menerapkan undang-undang sektoral secara kumulatif atau asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Terlapor Agus Warman dkk dibidik dengan Pasal 107 huruf a junto Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atas tindakan secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menguasai, dan mengokupasi lahan perkebunan milik orang lain tanpa izin, yang membawa ancaman pidana penjara 4 tahun serta denda paling banyak Rp4 Miliar.
Selain itu, pengerukan tanpa dokumen lingkungan tersebut melanggar Pasal 98 ayat (1) junto Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atas tindakan eksploitasi bumi yang mengakibatkan kerusakan hara tanah dan struktur lingkungan hidup tanpa memiliki izin Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 Miliar.
Konstruksi pembuktian yang dikantongi penyidik saat ini dinilai telah bulat dan mengunci erat keterlibatan Agus Warman sebagai pelaku utama tunggal (dader) berdasarkan sinkronisasi keterangan tiga saksi kunci.
Pertama, kesaksian tertulis dari Saksi Rais selaku Kepala Dusun sekaligus pemilik alat berat yang menegaskan bahwa Agus Warman adalah satu-satunya pihak yang berkomunikasi intens, membayar biaya sewa, dan mengendalikan operator di lapangan.
Kedua, kesaksian mahkota dari Sanjaya Mandalayar selaku pemilik lahan asal yang menerangkan di bawah sumpah bahwa dirinya pernah menangkap basah (caught red-handed) secara langsung tindakan penambangan liar oleh Agus Warman.
Ketiga, keterangan dari Saksi Regi yang menegaskan bahwa seluruh hak perjanjian pengelolaan awal telah resmi dikembalikan kepada korban Sudirman per tanggal 8 April 2026, dan dirinya telah memberikan notifikasi tegas kepada Agus Warman pada 17 April 2026 untuk mengosongkan lahan, sehingga aktivitas pengerukan setelah tanggal tersebut murni merupakan perbuatan melawan hukum yang didasari niat jahat secara sadar (mens rea).
Mengenai manuver Terlapor Agus Warman yang dalam beberapa kali proses pemeriksaan mencoba melempar opini publik, membangun alibi, serta mengaburkan substansi perkara dengan menyeret keterlibatan pihak luar ataupun menuduh adanya keterkaitan aktor pemodal berinisial tertentu, Freddy Simanjuntak secara tegas mematahkan argumen tersebut. Praktisi Hukum ini menyatakan bahwa nyanyian Terlapor di hadapan penyidik hanyalah bentuk implementasi dari Hak Ingkar tersangka yang lumrah terjadi dalam dinamika hukum acara pidana dan merupakan rekayasa pengalihan isu semata demi melepaskan tanggung jawab pidana pribadi seolah-olah dirinya adalah korban. Berdasarkan bukti materiil, dokumen tertulis, dan keterangan saksi, tidak ditemukan adanya korelasi kausalitas keperdataan maupun pidana antara pihak luar yang dituduhkan dengan tindak pidana murni yang dilaksanakan secara mandiri oleh Terlapor di lapangan.
Sebagai langkah hukum konklusif, Freddy Simanjuntak, S.H., M.H., meminta ketegasan dan profesionalisme tinggi dari jajaran Satreskrim Polres Kampar yang kini tengah berkoordinasi intensif dengan Tim Jaksa Peneliti (P-16) di bawah kendali Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kampar untuk segera menerbitkan surat keputusan penetapan status Tersangka secara formal kepada Agus Warman. Pihak kuasa hukum juga mendesak penyidik segera melakukan tindakan penahanan rutan secara yudisial demi memenuhi alasan subjektif hukum acara pidana, yaitu mengantisipasi risiko Terlapor melarikan diri, menghilangkan sisa barang bukti material di lapangan, atau mempersulit proses penyidikan, sekaligus guna meredam polemik simpang siur serta menghapus kesan adanya pembiaran hukum di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kampar.
