Detakfakta.com|ROHIL, Komitmen program “Green Policing” yang diusung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., kini tengah diuji oleh realitas pahit di wilayah hukum Polres Rokan Hilir (Rohil). Publik mendesak tindakan nyata dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Rohil, AKBP Isa Imam Syahroni, menyusul temuan investigasi mengenai bebasnya aktivitas operasional Iwan Ritonga alias Iwan Tapsel, seorang bos besar mafia kayu yang secara resmi telah menyandang status Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Riau sejak tahun 2021 namun tak kunjung tertangkap.
Harapan masyarakat Rokan Hilir untuk melihat tegaknya keadilan lingkungan kembali diuji. Nama Iwan Ritonga alias Iwan Tapsel, bos besar yang sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Riau sejak tahun 2021, hingga April 2026 ini dilaporkan masih bebas menjalankan bisnis kayu ilegalnya. Padahal, status buronannya sudah berjalan selama lima tahun, namun aktivitas pengiriman kayunya justru terlihat semakin “berani” dan kasat mata melintasi pemukiman warga, seolah-olah hukum tidak berlaku bagi dirinya.
Nama Iwan Ritonga alias Iwan Tapsel kembali mencuat sebagai episentrum dalam pusaran kasus ini. Sosok yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 485/Pid.Sus/2020 tersebut justru diduga tetap aktif mengendalikan perputaran kayu ilegal dari jantung kawasan hutan hingga ke jaringan distribusi industri. Fakta ini tidak hanya menunjukkan keberlanjutan aktivitas kriminal, tetapi juga mengonfirmasi terjadinya fenomena kejahatan berlanjut (continued crime) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP, yang berlangsung tanpa hambatan berarti selama lebih dari lima tahun.
Sebuah temuan krusial berbasis teknologi memperkuat konstruksi tersebut. Investigasi digital melalui analisis metadata EXIF menghasilkan bukti A1 yang bersifat presisi dan tidak terbantahkan. Pada tanggal 5 Februari 2026, pukul 06:24 WIB, satu unit truk Mitsubishi Colt Diesel bermuatan kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran terdokumentasi melintas di Jalan Lintas Kubu, Teluk Nilap, dengan koordinat GPS 1.982467 lintang utara dan 100.655757 bujur timur. Titik ini secara administratif berada dalam wilayah hukum Polsek Kubu, sekaligus merupakan jalur vital distribusi kayu ilegal di Kabupaten Rokan Hilir.
Harapan masyarakat Rokan Hilir untuk melihat tegaknya keadilan lingkungan kembali diuji. Nama Iwan Ritonga alias Iwan Tapsel, bos besar yang sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Riau sejak tahun 2021, hingga April 2026 ini dilaporkan masih bebas menjalankan bisnis kayu ilegalnya. Padahal, status buronannya sudah berjalan selama lima tahun, namun aktivitas pengiriman kayunya justru terlihat semakin “berani” dan kasat mata melintasi pemukiman warga, seolah-olah hukum tidak berlaku bagi dirinya..
Nama Iwan Ritonga alias Iwan Tapsel kembali mencuat sebagai episentrum dalam pusaran kasus ini. Sosok yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 485/Pid.Sus/2020 tersebut justru diduga tetap aktif mengendalikan perputaran kayu ilegal dari jantung kawasan hutan hingga ke jaringan distribusi industri. Fakta ini tidak hanya menunjukkan keberlanjutan aktivitas kriminal, tetapi juga mengonfirmasi terjadinya fenomena kejahatan berlanjut (continued crime) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP, yang berlangsung tanpa hambatan berarti selama lebih dari lima tahun
Sebuah temuan krusial berbasis teknologi memperkuat konstruksi tersebut. Investigasi digital melalui analisis metadata EXIF menghasilkan bukti A1 yang bersifat presisi dan tidak terbantahkan. Pada tanggal 5 Februari 2026, pukul 06:24 WIB, satu unit truk Mitsubishi Colt Diesel bermuatan kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran terdokumentasi melintas di Jalan Lintas Kubu, Teluk Nilap, dengan koordinat GPS 1.982467 lintang utara dan 100.655757 bujur timur. Titik ini secara administratif berada dalam wilayah hukum Polsek Kubu, sekaligus merupakan jalur vital distribusi kayu ilegal di Kabupaten Rokan Hilir.
Keberanian armada pengangkut tersebut melintas pada jam aktivitas publik—ketika masyarakat mulai beraktivitas—menunjukkan adanya tingkat kepercayaan diri operasional yang tinggi. Indikasi ini mengarah pada asumsi kuat bahwa pelaku merasa berada dalam zona aman yang nyaris tanpa risiko penindakan. Pengakuan sopir di lapangan yang secara terbuka menyebut nama “Iwan Tapsel” sebagai pemilik muatan semakin mempertegas bahwa identitas aktor utama tidak lagi disembunyikan, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol legitimasi informal dalam rantai distribusi ilegal tersebut.
Secara teknis, rantai logistik kejahatan ini menunjukkan integrasi yang rapi dari hulu hingga hilir. Kayu diduga berasal dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pedamaran pada koordinat 1.914250, 100.612800 sebagai titik nol penebangan. Selanjutnya, material kayu diangkut melalui jalur tidak resmi menuju titik muat di koordinat 1.948500, 100.638400, sebelum akhirnya memasuki jalur distribusi utama melalui Teluk Nilap. Pola ini mengindikasikan adanya sistem distribusi yang telah terstruktur dengan baik dan berjalan secara berulang dalam siklus yang stabil.
Mekanisme operasional jaringan ini juga memperlihatkan disiplin waktu yang tinggi. Aktivitas penebangan berlangsung pada rentang pukul 01.00 hingga 04.00 WIB, dilanjutkan dengan proses pemuatan dan mobilisasi keluar hutan pada pukul 04.30 hingga 06.30 WIB, dan diakhiri dengan proses sterilisasi jalur hingga pukul 07.30 WIB. Pola waktu yang konsisten ini mencerminkan adanya manajemen operasi yang matang, sekaligus memperkecil potensi gangguan dari aparat penegak hukum.
Dalam aspek pengamanan, jaringan ini memanfaatkan sistem sweeper yang bergerak menggunakan kendaraan roda dua dan SUV kelas atas seperti Pajero Sport dan Fortuner. Unit ini berfungsi sebagai pengintai lapangan yang memantau pergerakan aparat secara real-time, memastikan jalur distribusi berada dalam kondisi aman sebelum armada utama melintas. Skema ini menciptakan apa yang oleh sumber lapangan disebut sebagai “jalur hijau ilegal”, sebuah kondisi di mana distribusi kayu berlangsung seolah tanpa hambatan.
Struktur organisasi jaringan memperlihatkan pembagian peran yang kompleks. Iwan Tapsel berperan sebagai pengendali utama modal dan akses pasar, sementara di lapangan muncul sosok Arman sebagai manajer operasional yang mengoordinasikan buruh penebang, mengatur distribusi, serta mengelola skema biaya lintas. Namun, temuan paling mengkhawatirkan adalah adanya dugaan bahwa individu yang sama memiliki akses terhadap administrasi berkas perkara DPO, menciptakan konflik kepentingan yang serius.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka situasi ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kelalaian administratif semata, melainkan telah memasuki ranah obstruction of justice—perintangan terhadap proses hukum yang dilakukan secara sistematis. Kondisi ini menjelaskan mengapa meskipun nama Iwan Tapsel secara konsisten muncul dalam data SIPP Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Case Management System Kejaksaan Negeri, proses pelimpahan tahap II (P-21) terhadap yang bersangkutan tidak pernah terealisasi.
Distribusi kayu ilegal yang dihasilkan jaringan ini tidak berhenti pada tingkat lokal. Hasil investigasi menunjukkan adanya aliran ke puluhan panglong dan sawmill di wilayah Kubu, Bagan Sinembah, dan Bangko Pusako. Di titik-titik ini, kayu diduga “dicuci” melalui manipulasi dokumen agar tampak legal sebelum didistribusikan ke luar provinsi, termasuk ke wilayah Sumatera Utara dan jalur pesisir yang berpotensi menjadi pintu ekspor ilegal melalui Selat Malaka.
Dari sisi ekonomi, aktivitas ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Dengan estimasi pengiriman beberapa unit truk per malam sejak tahun 2021, potensi kerugian negara dari sektor Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi diperkirakan mencapai lebih dari Rp144 miliar. Angka tersebut belum mencakup kerugian ekologis yang bersifat jangka panjang dan biaya pemulihan lingkungan yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan menunjukkan skala yang tidak dapat diabaikan. Lebih dari 250 hektar kawasan hutan telah mengalami deforestasi, sebagian besar kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit ilegal. Praktik ini menandai terjadinya kejahatan lingkungan berlapis atau ecocide, di mana illegal logging menjadi pintu masuk bagi penguasaan lahan secara permanen oleh jaringan tertentu.
Dampak ekologis tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Hilangnya fungsi resapan air di kawasan hulu Teluk Nilap memicu banjir tahunan di Kecamatan Kubu, mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan bagi warga. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan kehutanan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga secara langsung mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Keberadaan lokasi yang diduga sebagai safe house di wilayah Rimba Melintang dan Bagan Sinembah turut menjadi sorotan. Titik-titik ini disebut sebagai pusat koordinasi logistik dan keuangan jaringan. Fakta bahwa lokasi tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat namun belum tersentuh penindakan memperkuat dugaan adanya perlindungan struktural yang menghambat proses hukum.
Dalam konteks penegakan hukum, tanggung jawab berjenjang menjadi perhatian publik. Otoritas tingkat sektor dinilai gagal mengamankan jalur distribusi, sementara tingkat resor dianggap belum mampu mengeksekusi status DPO yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi ini mendorong tuntutan agar dilakukan intervensi langsung dari tingkat provinsi hingga pusat guna memutus rantai kejahatan yang telah mengakar.
Analisis strategis menunjukkan adanya fenomena abeyance of justice, di mana hukum berada dalam kondisi tertunda, serta indikasi infrastructural corruption yang mengarah pada melemahnya sistem dari dalam. Dalam kondisi seperti ini, jaringan kejahatan tidak hanya beroperasi di luar hukum, tetapi juga berpotensi memanfaatkan celah dalam struktur hukum itu sendiri.
Kasus ini pada akhirnya menjadi ujian nyata bagi integritas penegakan hukum dan komitmen negara dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Ketika bukti digital yang presisi, rekam jejak yuridis yang kuat, serta tekanan publik yang terus meningkat belum mampu mendorong tindakan tegas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hutan, melainkan legitimasi negara itu sendiri.
Penanganan yang efektif menuntut langkah luar biasa: eksekusi terhadap aktor utama, pembongkaran jaringan distribusi, penindakan terhadap sawmill penampung, serta penyitaan aset hasil kejahatan melalui skema tindak pidana pencucian uang. Tanpa langkah tersebut, siklus kejahatan akan terus berulang dengan skala yang semakin meluas dan dampak yang semakin destruktif.
Rokan Hilir kini berada di titik kritis—antara penegakan hukum yang tegas atau kehancuran ekologis yang tak terelakkan. Fakta-fakta yang terungkap membentuk satu kesimpulan yang sulit dibantah: kejahatan kehutanan telah bertransformasi menjadi sistem terorganisir yang berjalan terbuka.
Pertanyaan yang kini menggantung di ruang publik menjadi sederhana namun menentukan, apakah negara akan hadir dan mengambil alih kendali, atau membiarkan hukum terus tergerus oleh kekuatan mafia yang menguasai hutan?
