BENGKALIS, – Detakfakta.Com
Gelombang desakan publik untuk penegakan hukum atas bisnis ilegal Crude Palm Oil (CPO) di Kabupaten Bengkalis semakin memuncak. Setelah muncul nama Ucok Tato, yang diduga kuat mengendalikan jaringan penampungan INTI dan CPO ilegal di sepanjang Jalan Lintas Duri hingga Simpang Bangko KM 15, kini sorotan publik makin tajam ke arah oknum penegak hukum dan oknum wartawan yang diduga turut melindungi bisnis kotor tersebut.
Tim investigasi media Gohukrim.com yang mencoba mengonfirmasi keberadaan gudang CPO milik Ucok Tato justru disambut kasar oleh seorang pria bernama Daud, yang mengaku sebagai wartawan dan humas gudang Ucok Tato.
Alih-alih bersikap profesional, Daud malah memaki jurnalis di lapangan dengan ucapan kotor dan ancaman:
> “Awas kau ya! Pukimak lah kau!”
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB, dan sontak menggemparkan kalangan pers di Riau. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku wartawan justru menjadi tameng mafia dan memaki sesama jurnalis yang sedang menjalankan tugas konfirmasi?
Tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika profesi, tetapi juga menodai kehormatan dunia pers nasional.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa bisnis ilegal CPO di wilayah Bengkalis dan sekitarnya bukan sekadar rumor. Beberapa gudang penampungan CPO ilegal terpantau aktif, menimbun hasil “kencingan” dari truk tangki yang melintas.
Bahkan sejumlah sopir mengaku, lokasi penurunan CPO hasil potongan (pangkas) sudah diatur dan dikoordinasikan oleh pihak-pihak tertentu di lapangan.
Ironisnya, keberadaan lokasi penampungan ini berada di pinggir jalan lintas umum, terlihat jelas oleh masyarakat dan aparat, namun tidak pernah tersentuh hukum.
Publik pun bertanya: Ada apa dengan penegakan hukum di Bengkalis?
SEMUA PIHAK TERANCAM PENJARA DAN DENDA MILIARAN:Pasal 480 KUHP: penadahan barang hasil kejahatan, ancaman 4 tahun.
Pasal 481 KUHP: jika menjadi kebiasaan atau mata pencaharian, ancaman 7 tahun.
Pasal 362 KUHP: pencurian, ancaman 5 tahun.
Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: memperdagangkan tanpa izin, ancaman 4 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.
Pasal 102 UU Kepabeanan: bila CPO ilegal melintasi lintas provinsi atau ekspor ilegal, ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.
Artinya, bisnis CPO ilegal seperti yang dijalankan jaringan Ucok Tato dan kroninya adalah bentuk kejahatan terorganisir, bukan sekadar pelanggaran administratif.
Kini, publik menanti tindakan nyata dari Kapolres Bengkalis, AKBP Budi Setiawan, S.I.K., M.I.K.
Apakah beliau akan bertindak tegas membersihkan wilayah hukumnya dari bisnis CPO ilegal dan oknum wartawan yang mencoreng profesi?
Ataukah justru membiarkan fenomena ini terus mencoreng wibawa Polri di mata rakyat?
Dunia pers Riau menegaskan, kasus Daud ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar lingkaran gelap kolaborasi antara mafia, oknum penegak hukum, dan oknum media.
Karena jika tidak dibersihkan, maka Bengkalis akan terus menjadi “zona abu-abu hukum” di mana uang dan kekuasaan lebih berkuasa daripada undang-undang.
> “Kami menuntut tindakan nyata, bukan janji. Pers tidak boleh jadi tameng mafia. Dan hukum tidak boleh tumpul terhadap pelaku yang punya koneksi,” tegas salah satu jurnalis investigasi yang menjadi korban makian Daud.
Kini, sorotan nasional tertuju pada Riau.
Apakah Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan akan menjawab tantangan publik dengan langkah konkret,
atau diam di tengah kuatnya dugaan “kebal hukum” para pemain besar di balik bisnis haram CPO?
