*
**Pekanbaru,– Detakfakta.Com –16 April 2025** — Skandal hukum kembali mencoreng wajah penegakan keadilan di Indonesia. Sosok Budi Hermanto alias *Budi Akak*, yang sebelumnya telah divonis sebagai pemakai narkoba tanpa adanya barang bukti sabu, kini kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya video yang memperlihatkan dirinya menikmati pesta dugem dan fasilitas mewah di dalam Rumah Tahanan Kelas I Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru.
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, *Larshen Yunus*, menyatakan bahwa kasus ini adalah bukti nyata betapa bobroknya sistem hukum dan pemasyarakatan di negeri ini. “Kami melihat sendiri bagaimana seorang bandar narkoba kelas berat, yang seharusnya dihukum berat, justru dilabeli sebagai pemakai. Padahal publik tahu, jaringan narkoba yang dikendalikan Budi Akak telah lama diekspos oleh aparat sendiri,” tegas Larshen.
Video viral tersebut menunjukkan suasana pesta narkoba dan dugem yang melibatkan narapidana di dalam sel Rutan, diduga kuat termasuk Budi Akak. Fasilitas mewah, hiburan malam, dan akses terhadap narkoba menunjukkan adanya kelonggaran luar biasa yang tak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum petugas.
Larshen Yunus menambahkan bahwa pihaknya mencurigai adanya “kuasa gelap” yang mengatur semua ini. “Ada kekuatan besar yang melindungi Budi Akak. Kami menyebutnya *Jenderal Sontoloyo*. Ini bukan lagi soal kelalaian, ini konspirasi jahat yang melibatkan oknum penegak hukum di semua lini—dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan,” katanya.
“Sudah cukup! Hukum tidak bisa lagi dibeli. Kami meminta Menteri Hukum dan HAM serta Komisi III DPR RI untuk turun tangan. Reformasi total di Lembaga Pemasyarakatan mutlak diperlukan. Jika tidak, sistem hukum kita akan benar-benar runtuh,” ujar Ketua Umum DPP GARAPAN ini.
Sampai saat siaran ini diterbitkan, Kepala Keamanan Rutan Pekanbaru, **Jelfri**, belum memberikan konfirmasi atau pernyataan terkait insiden pesta sabu di dalam rutan.
**KNPI Provinsi Riau** menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan mendesak agar semua pihak yang terlibat, termasuk oknum aparat, segera diperiksa dan diadili secara terbuka. “Ini bukan hanya soal satu orang. Ini tentang masa depan hukum dan keadilan di Indonesia.”
