“Pekanbaru Detakfakta.Com –Apa Kabar soal LPJ Pembangunan dan atau Perawatan seluruh Halte Bus Trans Metro Pekanbaru? Apakah benar Kepala UPT ‘Seumur Hidup’ di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ini masuk kategori pejabat yang kebal hukum??” tanya Ketua KNPI Provinsi Riau, Kakanda Larshen Yunus, dalam orasi kritiknya yang baru-baru ini menuai perhatian publik.
Sorotan itu bukan tanpa alasan. Anggaran miliaran rupiah untuk perawatan halte dan subsidi Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) diduga tidak pernah tersaji secara transparan. Publik mempertanyakan, apakah dana tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan, atau justru menguap tanpa jejak.
Larshen Yunus menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh diam. Menurutnya, dugaan penyimpangan anggaran ini adalah isu serius yang menyangkut hak masyarakat luas. “Kami mendesak Kejaksaan dan Kepolisian segera turun tangan. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap pejabat yang seolah kebal hukum,” tegasnya.
Lebih jauh, Larshen Yunus memastikan bahwa kritiknya ini bukan tuduhan semata. Ia menekankan, sikap yang diambil hanyalah dalam rangka bertanya kepada publik dan pemerintah.
“Kami tidak menuding, kami hanya bertanya!
Ini soal APBD, uang rakyat yang harus jelas.
Katanya Pemko tak gunakan APBD merawat halte,
padahal anggaran perawatan sudah banyak dikucurkan.
Lalu kemana? Halte rusak semua!
Ini biar terang benderang!”
— Larshen Yunus, Ketua KNPI Riau. pungkasnya sambil menutup dengan salam khasnya.
Kritikan keras sekaligus aspiratif ini semakin memperkuat desakan agar Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru membuka secara gamblang laporan pertanggungjawaban pembangunan dan perawatan halte, serta menjelaskan penggunaan subsidi Bus TMP yang bersumber dari APBD. Publik menunggu jawaban, apakah uang rakyat benar-benar dikelola untuk rakyat, atau hanya menjadi lahan bancakan oknum tertentu.
