Rohil,–Detakfakta.Com –Pengadaan baju seragam untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (sd dan smp) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, kini menjadi sorotan publik. Program yang seharusnya bertujuan membantu menunjang kebutuhan pendidikan para siswa tersebut dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan berbagai tanda tanya di tengah masyarakat (23/3/26).
Sejumlah pihak menilai pelaksanaan pengadaan seragam sekolah tersebut terkesan tidak transparan. Bahkan, di kediaman inisial N di temukan tumpukan baju seragam sekolah muncul dugaan adanya oknum berinisial N yang diduga mencoba mengambil keuntungan dari proyek pengadaan seragam tersebut.
Kondisi ini tentu sangat disayangkan, mengingat program pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam mendukung kemajuan generasi muda.
Berdasarkan informasi dari sumber di lapangan, sejumlah pihak menyatakan ketidakpuasan terhadap kualitas maupun mekanisme pengadaan seragam sekolah tersebut. Mereka juga mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan program tersebut, apakah menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati atau Peraturan Bupati (Perbup) Rohil, mengingat pengadaan seragam tersebut diduga menggunakan anggaran dari APBD.
Selain itu, muncul pula dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk program pengadaan seragam tersebut.
“Program seperti ini seharusnya membantu siswa dan orang tua. Namun jika ada permainan oknum di dalamnya, tentu sangat merugikan masyarakat dan mencoreng dunia pendidikan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Initial N belum menjawab komfirmasi hingga berita ini dipublikasikan.
Praktik dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi.
Jika terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran negara, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Masyarakat berharap pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, dapat segera melakukan penelusuran terhadap proyek pengadaan seragam SMP tersebut. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat meminta agar tindakan tegas diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat.
Sebab, dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah, sehingga setiap program yang berkaitan dengan kebutuhan siswa harus dijalankan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Dugaan penyimpangan Pengadaan Baju Seragam SD- SMP Dinas Pendidikan Rohil, an seragam pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun anggaran 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menjadi sorotan publik setelah ditemukan dugaan penyimpangan anggaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Total anggaran yang dialokasikan mencapai lebih dari Rp6 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan APBD-P 2025.
Berdasarkan data yang diperoleh Tim Media, alokasi anggaran untuk pengadaan seragam pendidikan tahun 2025 mencapai angka signifikan Rp. 2.412.500.000,00. Untuk Baju Seragam tingkat SMP, alokasi anggaran Rp.2.262.500.000,00 diperuntukkan untuk 9.050 siswa dengan spesifikasi bahan katun tebal (baju, celana/rok, topi) dengan harga satuan Rp250.000,00 per siswa.
Selanjutnya untuk Pengadaan Seragam Batik dengan alokasi Rp. 150.000.000,00 yang diperuntukkan bagi siswa SMP di Kecamatan Rimba Melintang, Bangko Pusako, dan Tanah Putih Tanjung Melawan.
Sementara itu untuk Baju Seragam tingkat SD, alokasi anggaran mencapai Rp3.668.750.000,00 untuk 13.875 siswa dengan spesifikasi bahan katun tebal (baju, celana/rok, topi) dengan harga satuan Rp250.000,00 per siswa ditambah Pengadaan Seragam Batik: Rp200.000.000,00 untuk seluruh siswa SD di Kabupaten Rohil.
Sementara dilapangan ditemukan kualitas seragam yang diterima siswa sangat tipis, tidak tahan lama, dan jelas berbeda dengan spesifikasi teknis.
Perlu diketahui Pengadaan seragam SD senilai Rp3,6 miliar dipercayakan kepada PT DCI yang berdomisili di Bandung sedangkan seragam SMP senilai Rp2,4 miliar dilaksanakan oleh CV RK yang beralamat di Tangerang. Kedua perusahaan ini baru muncul dalam sistem e-Katalog pada tahun 2025 dan tidak memiliki riwayat transaksi pengadaan sebelumnya, namun langsung mendapatkan paket proyek bernilai miliaran rupiah.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil, H. M. Nurhidayat, menyampaikan statement diberbagai media yang mengatakan sebelumnya terkait jumlah pakaian seragam sekolah total seragam SD yang telah disalurkan sebanyak 13.234 pasang, terdiri dari 6.681 pasang untuk siswa laki-laki dan 6.553 pasang untuk siswa perempuan.
Namun, dari pantauan media, berdasarkan data Rencana Anggaran Biaya (RAB) diketahui, jumlah siswa yang seharusnya mendapatkan seragam mencapai 13.875 orang, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 641 pasang seragam.***(red).
