Detakfakta.COM|Siak—
Sebuah peristiwa mengguncang dunia pemasyarakatan di Riau. Seorang narapidana terpidana mati kasus narkotika, bernama Epi Saputra alias Epi bin Zahabi, berhasil melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Siak Sri Indrapura pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB (19/10/2025).
Kabar pelarian ini sontak menimbulkan kegaduhan besar di internal Kemenkumham, terlebih karena terjadi di tengah upaya reformasi dan pembaruan kinerja di bawah Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, dan Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Johan Manurung.
Sumber internal Rutan menyebut, tahanan atas nama Epi Saputra sudah tidak berada di selnya ketika petugas melakukan pengecekan dini hari.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Siak, Reza, belum memberikan tanggapan resmi terhadap konfirmasi tim media.
Informasi tambahan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengungkap bahwa Epi Saputra baru saja dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara Nomor 135/Pid.Sus/2025/PN Sak, pada 14 Agustus 2025.
Dalam putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Muhammad Hibrian dengan hakim anggota Rina Wahyu Yuliati dan Fajri Ikrami, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam jumlah melebihi 5 gram.
Amar putusan berbunyi jelas dan keras:
> “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati.”
Barang bukti berupa 1 unit handphone Oppo warna hitam dimusnahkan, dan terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan hingga pelaksanaan eksekusi. Namun kini, fakta di lapangan justru mencengangkan — terpidana mati tersebut bebas berkeliaran entah ke mana, sementara sistem pengamanan negara dipertanyakan.
Ironisnya, hanya sembilan hari sebelum pelarian itu, Rutan Kelas IIB Siak baru saja mengunggah dokumentasi kegiatan razia gabungan bersama TNI dan Polri pada 10 Oktober 2025, yang digadang-gadang sebagai langkah memperketat pengawasan dan mencegah peredaran narkoba di dalam blok tahanan.
Kini publik bertanya-tanya: di mana hasil dari komitmen itu?
Apakah ini sekadar kelalaian individu, ataukah ada indikasi kebocoran sistemik dan dugaan keterlibatan oknum dari dalam Rutan sendiri?
Peristiwa kaburnya Epi Saputra, yang sudah berstatus terpidana mati, menampar keras wajah penegakan hukum dan sistem pemasyarakatan di Riau.
Di tengah sorotan publik terhadap maraknya penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, serta praktik suap di balik jeruji besi, kejadian ini memperkuat kecurigaan bahwa “tembok penjara negara ternyata rapuh oleh tangan manusia.”
Sementara itu, Kemenkumham Kanwil Riau dan Ditjenpas Riau yang kini dipimpin oleh Maizar, tengah gencar mengusung jargon Zona Integritas Menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
Berbagai langkah pembaruan telah dilakukan sepanjang 2025:
Pelantikan 3 Kepala Lapas baru (Bangkinang, Bengkalis, dan Tembilahan) di awal tahun.
Pergantian 10 pejabat non-manajerial di lingkungan Ditjenpas Riau pada Juli 2025 yang dilantik langsung oleh Maizar.
Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja Triwulan III Tahun 2025, yang dihadiri oleh pejabat tinggi Kemenkumham pusat, untuk memperkuat disiplin dan implementasi pengawasan internal.
Komitmen dukungan terhadap implementasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.
Namun ironinya, di tengah semua simbol pembaruan dan slogan integritas itu, justru muncul peristiwa fatal — terpidana mati kabur tanpa jejak.
Publik pun menuntut transparansi penuh dan pertanggungjawaban tegas dari seluruh jajaran, termasuk Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Johan Manurung, serta seluruh pejabat Rutan Siak.
Kini, aparat gabungan dari Polres Siak, Ditkrimum Polda Riau, dan Divisi Pemasyarakatan disebut tengah melakukan penyisiran area sekitar Rutan dan jalur Sungai Siak, termasuk menelusuri kemungkinan jaringan bantuan eksternal yang memfasilitasi pelarian tersebut.
Kasus ini menjadi alarm bahaya bagi seluruh institusi hukum di Riau — bahwa celah kecil dalam pengawasan bisa menjadi pintu besar bagi kejahatan.
Apalagi ketika yang kabur bukan sekadar napi biasa, melainkan terpidana mati kasus narkoba, yang seharusnya berada dalam pengamanan ekstra ketat.
Apakah reformasi Kemenkumham Riau hanya sebatas rapat, tanda tangan, dan unggahan media sosial?
Ataukah peristiwa ini akan menjadi momentum untuk membersihkan sistem dari dalam, menegakkan tanggung jawab, dan mengembalikan wibawa hukum yang nyaris ambruk di balik tembok penjara negara?
*Tim investigasi GOHUKRIM.COM dan DETAKFAKTA.COM akan menelusuri lebih dalam bagaimana pelarian ini bisa terjadi, memeriksa jalur keluar Rutan, akses pengawasan CCTV, dan dugaan keterlibatan oknum petugas.*
*Peristiwa ini bukan hanya pelarian narapidana, tapi juga pelarian moral dan tanggung jawab dalam sistem hukum negara.(RED)*****
