Pelalawan Riau — Detakfakta.Com —Sebuah video panas dari akun TikTok media_center_KNPIRIAU mendadak mengguncang jagat maya. Dalam unggahan tersebut, Ketua DPD KNPI Riau, Larshen Yunus, dengan nada tegas khasnya, menggebrak publik dengan menyebut nama Wak Kasno sebagai salah satu pemain besar di balik pusaran bisnis haram penyelundupan BBM bersubsidi di Bumi Lancang Kuning.14 Agustus 2025
“Tangkap Wak Kasno! Ini catatan kami, mandat penyelundupan yang selama ini merajalela. Jangan gara-gara rakyat ingin aman, mafia seperti Wak Kasno, Ilham, Imam, dan para pemain minyak lainnya dibiarkan bebas! Kami minta Kapolda Riau bertindak!” tegas Larshen Yunus dalam video yang kini viral.
Seruan ini bukan tanpa alasan. Investigasi tim media di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan menguak fakta mencengangkan: lokasi yang selama ini dikenal milik Imam — sosok yang dijuluki Big Bos mafia BBM di Pelalawan — diduga menjadi titik utama penimbunan solar subsidi dan minyak hasil “langsiran” dari berbagai SPBU di jalur Lintas Timur.
Jejak Truk Misterius dan Solar Ilegal
Pada 5 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB, tim menemukan aktivitas keluar-masuk truk Colt Diesel dan Dyna BK 9633 YE hingga mobil tangki biru putih jenis Canter di lokasi yang tersembunyi di tengah perkebunan. Sumber warga membenarkan: minyak itu milik “Bos Imam” dan dibongkar di tengah kebun sawit Mekar Jaya, lalu dikirim ke lokasi rahasia lain.
Anehnya, aktivitas ini berlangsung lancar tanpa hambatan. Media sudah berulang kali melaporkan ke aparat penegak hukum, namun Polres Pelalawan dan Kapolsek setempat seakan tutup mata. Fenomena ini memantik dugaan kuat adanya oknum APH yang bermain mata dengan para mafia.
Jerat Hukum Mengintai
Padahal, Perpres 191/2014, UU Migas No. 22/2001, dan KUHP tegas melarang penimbunan, pengangkutan, hingga niaga BBM bersubsidi tanpa izin, dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda mencapai Rp60 miliar. Bahkan SPBU yang terbukti sengaja melayani pembelian jeriken untuk penimbunan dapat dijerat sebagai pembantu kejahatan sesuai Pasal 56 KUHP.
Tidak hanya itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa sumber daya energi, termasuk BBM, harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir mafia.
Kapolda Riau Didorong Bertindak
Larshen Yunus menegaskan, Polisi Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus benar-benar Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. “Jangan biarkan mafia ini kebal hukum! Buktikan kepolisian hadir untuk rakyat!” serunya.
Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Publik menunggu langkah nyata: apakah Kapolda Riau berani mengusut tuntas Wak Kasno, Imam, dan jaringannya, atau justru membiarkan mafia BBM terus meneguk keuntungan dari subsidi yang mestinya dinikmati rakyat kecil.
Rakyat sudah muak.
Hukum harus tajam ke atas, bukan hanya ke bawah.
