KAMPAR – Detakfakta.Com –Sorotan tajam publik kini mengarah ke UPT SMP Negeri 7 Tambang, Kabupaten Kampar. Dugaan pembiaran fasilitas sekolah yang memprihatinkan dan bendera merah putih koyak yang tetap dikibarkan menjelang HUT RI ke-80 menimbulkan pertanyaan besar: ke mana larinya Dana BOS ratusan juta rupiah yang diterima sekolah setiap tahun?
Fakta di lapangan yang terpantau awak media sungguh mencengangkan. Tidak ada pembangunan infrastruktur baru. Sejumlah fasilitas sekolah rusak dibiarkan, tali tiang bendera tak tersedia, dan gedung yang terbilang masih bagus pun tampak kusam tanpa perawatan. Pintu-pintu lapuk, cat memudar, dan perlengkapan dasar sekolah terkesan diabaikan.
Padahal, setiap tahun SMPN 7 Tambang menerima Dana BOS yang nilainya ditaksir mencapai sekitar Rp700 juta. Namun, potret nyata di lapangan justru memperlihatkan minimnya perhatian pada pemeliharaan. Kondisi ini membuat PLT Kepala Sekolah, Maisal Amri, berada di garis tembak publik.
Kekecewaan warga memuncak ketika seorang tokoh muda setempat, Tony Chaniago, SH, yang juga pengurus Karang Taruna Kecamatan Tambang, mengungkap bahwa bendera merah putih di depan gerbang sekolah telah lama koyak, lusuh, dan tetap dikibarkan.
“Setiap saya antar anak ke sekolah, pandangan saya tertuju pada bendera itu. Bukan bangga, malah malu. Kalau bendera saja koyak-koyak, bagaimana kita mau mengajarkan anak menghargai bangsa ini?” kata Tony.
Melihat tidak ada inisiatif dari pihak sekolah, Tony pun bertindak.
“Ini bendera saya bawa dari rumah untuk sekolah ini. Kalau ada rezeki, saya belikan lagi. Sekolah itu teladan, dan bendera adalah simbol harga diri bangsa,” ujarnya.
Ironisnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025 telah mengimbau seluruh lembaga pendidikan untuk mengibarkan bendera merah putih dalam kondisi terbaik menjelang perayaan kemerdekaan. Namun, himbauan ini seolah tidak bergema di SMPN 7 Tambang.
“Mungkin saja Dana BOS yang ratusan juta itu memang tidak cukup untuk beli bendera baru,” sindir Tony dengan nada tajam.
Kini, publik mendesak Kejaksaan, Inspektorat, dan Kepolisian untuk memeriksa penggunaan Dana BOS di sekolah ini, serta memanggil PLT Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Bagi masyarakat, kasus ini bukan sekadar masalah bendera koyak – ini adalah potret buruk tata kelola pendidikan yang jika dibiarkan, akan menggerogoti wibawa bangsa.
