PEKANBARU —Detakfakta.com — Kebijakan pengumpulan jatah daging qurban yang diinstruksikan secara berjenjang oleh jajaran birokrasi di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, kini resmi menggelinding menjadi sorotan tajam berskala nasional. Berdasarkan investigasi komprehensif, sistematis, dan mendalam yang dilakukan oleh Tim Kolaborasi Investigasi Gohukrim.com, surat edaran yang diterbitkan oleh Ketua Forum Komunikasi (FK) RT/RW Kecamatan Sukajadi perihal pemotongan jatah daging qurban per masjid/mushalla ditemukan mengalami distorsi krusial antara instruksi tertulis dengan pengakuan lisan otoritas wilayah.
Langkah pemanfaatan instrumen kemasyarakatan untuk membiayai agenda sosial dalam rangka Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 ini memicu resistensi sosiologis, krisis kepercayaan, serta ketegangan mental yang hebat di tingkat akar rumput akibat ketiadaan alokasi kas negara per akhir Mei 2026.
Konfirmasi resmi yang berhasil dihimpun oleh Tim Gohukrim.com langsung dari Camat Sukajadi melalui saluran komunikasi digital pada Kamis malam, 28 Mei 2026, membuka tabir baru mengenai operasional mandiri di tingkat kewilayahan. Pihak otoritas kecamatan berdalih bahwa keputusan memilih agenda “Makan Bajamba” atau makan bersama lesehan di lantai dengan menjamu anak yatim dan kaum dhuafa merupakan produk kesepakatan otonom tingkat wilayah, bukan instruksi teknis berseragam dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Program ini disebut lahir atas dasar rembuk swadaya bersama seluruh elemen internal, mulai dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, hingga kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Camat menegaskan bahwa kegiatan tersebut murni bersifat gerakan amal sosial kemasyarakatan yang digerakkan tanpa sepeser pun dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana fasilitas krusial seperti tenda acara terpaksa diadakan melalui sistem pinjam pakai bantuan dari kesatuan Brimob demi menyiasati absennya pendanaan resmi pemerintah kota.
Terkait polemik penargetan kuantitas daging seberat 2 hingga 3 kilogram yang tertera pada dokumen tertulis yang dilingkari merah, pihak Camat Sukajadi mengklarifikasi bahwa terjadi kekeliruan redaksional dan menyatakan bahwa pasokan logistik tersebut merupakan usulan spontan dari Ketua Forum RT/RW Kecamatan yang juga menjabat sebagai Ketua RW di Kelurahan Harjosari.
Otoritas kecamatan meluruskan bahwa skema yang disepakati di lapangan bukanlah patokan berat kilogram, melainkan imbauan sukarela untuk menyisihkan satu hingga dua kantong plastik daging qurban bagi masjid atau mushalla yang berkenan dan tidak merasa keberatan. Secara teknis yuridis, klasifikasi operasional yang bertumpu pada asas kesediaan sukarela ini sengaja ditonjolkan untuk memitigasi risiko hukum pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menghindari delik penyalahgunaan wewenang pada Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menyikapi perbedaan persepsi tersebut, Tim Investigasi Gohukrim.com secara tegas, diplomatis, dan profesional menyampaikan langsung kepada Camat Sukajadi bahwa pihak redaksi dalam melakukan konfirmasi dan pemberitaan tetap wajib berpatokan penuh kepada draf dokumen tertulis hitam di atas putih yang telah menyebar luas ke pengurus-pengurus masjid di tengah masyarakat.
Hal ini menjadi sikap mutlak independensi media guna menjaga akurasi fakta materiil di lapangan, mengingat teks instruksi tertulis berwujud tabel penargetan fisik itulah yang telanjur menjadi acuan operasional para Ketua RT/RW dalam bergerak menagih kuota ke tingkat pengurus rumah ibadah.
Dalam komunikasi lanjutan via WhatsApp yang dilakukan kembali setelah jeda beberapa saat, Camat Sukajadi menghubungi tim redaksi Gohukrim.com untuk memberikan klarifikasi serta penegasan tambahan. Otoritas kecamatan mengungkapkan fakta krusial bahwa instruksi bagi 15 kecamatan se-Kota Pekanbaru untuk membuat rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kota memang diamanahkan secara struktural dari tingkat atas, namun teknis pelaksanaan “Makan Bajamba” ini murni didorong oleh semangat solidaritas kemanusiaan demi menyantuni anak yatim, piatu, dan kaum dhuafa agar tidak merasa tersisihkan.
Camat juga menggarisbawahi instruksi tegas yang ia berikan kepada Ketua Karang Taruna dan seluruh jajaran internal, termasuk berkoordinasi dengan Polsek setempat untuk manajemen pengamanan arus lalu lintas, dengan satu pesan mutlak: dilarang keras menerima sumbangan dalam bentuk uang tunai guna menghindari potensi penyalahgunaan dana operasional.
Seluruh bantuan disebut dialihkan dalam wujud material logistik pokok seperti beras, bumbu masakan, hingga kesediaan para kader ibu-ibu PKK yang secara mandiri berinisiatif memasak menu nasi, ayam sambal goreng, serta kalio daging di kediaman masing-masing tanpa membebani fasilitas kantor camat.
Berdasarkan data regulasi pemerintahan dan pengakuan lisan Camat dalam transkrip komunikasi tersebut, posisi Camat Sukajadi kini dinilai berada dalam bayang-bayang risiko pelanggaran disiplin berat dan maladministrasi prosedural yang fatal. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat terikat mutlak pada kepatuhan operasional, di mana tindakan meloloskan surat penarikan daging qurban tanpa anggaran resmi dapat dijerat dengan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang melarang keras segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi.
Ketidaktahuan Camat terhadap teks “2-3 kg” yang telanjur menyebar di grup WhatsApp internal dinilai sebagai bentuk kelalaian pengawasan instansi (weak oversight), dengan jenis sanksi disiplin berat berdasarkan Pasal 8 Ayat 4 berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah hingga pembebasan dari jabatan menjadi staf pelaksana biasa (non-job) selama 12 bulan.
Kebijakan mengerahkan 15 kecamatan untuk menyelenggarakan perayaan daerah tanpa sokongan APBD (zero percent budget) hingga memaksa struktur kewilayahan memobilisasi logistik swadaya masyarakat juga rentan menabrak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akibat pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas.
Intervensi terhadap aset keagamaan warga yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikategorikan oleh Ombudsman RI sebagai indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), yang mewajibkan Wali Kota Pekanbaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menjatuhkan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian sementara dari jabatan kedinasan.
Bahkan, apabila dalam pemeriksaan Inspektorat atau Satgas Saber Pungli Riau ditemukan adanya unsur paksaan atau ancaman birokrasi terselubung terhadap pengurus masjid, kasus ini berpotensi bergeser ke ranah pidana khusus korupsi Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerasan dalam Jabatan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta.
Gerakan perlawanan diam (silent resistance) kini terus meluas secara masif di antara tokoh masyarakat dan aliansi pengurus masjid di 7 kelurahan se-Kecamatan Sukajadi yang memilih meragukan integritas program ini. Sebagai badan berita yang bermartabat, independen, dan berintegritas tinggi, Gohukrim.com berkomitmen penuh menjaga marwah ruang publik dengan mendesak Satgas Saber Pungli Provinsi Riau, Inspektorat Kota Pekanbaru, serta Ombudsman RI Perwakilan Riau untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh dan membatalkan surat edaran tersebut.
Penegakan hukum dan transparansi mutlak dilakukan guna memutus mata rantai normalisasi praktik pungli berkedok gotong royong keagamaan, demi menyelamatkan keadilan sosial warga Kota Pekanbaru dan menjaga kedaulatan hukum nasional di tanah air.
