PEKANBARU –Detak fakta.com — Polemik perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang kini dikelola PT Priatama Riau kembali memunculkan babak baru setelah terungkapnya dokumen historis yang dinilai memiliki konsekuensi hukum serius terhadap keberlanjutan izin korporasi tersebut. Tim Investigasi media gohukrim.com menemukan adanya fakta hukum lama yang selama puluhan tahun diduga tidak pernah diselesaikan secara tuntas, berkaitan dengan kewajiban pengembalian lahan masyarakat seluas 200 hektare di Kelurahan Tanjung Kapal, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
Dokumen yang menjadi sorotan tersebut merupakan Surat Perjanjian Plasma tertanggal 29 Oktober 1996 antara PT Sarpindo Graha Sawit Tani dengan almarhum Bahrum selaku perwakilan masyarakat pemilik lahan. Dalam perjanjian bermaterai itu disebutkan bahwa masyarakat menyerahkan lahan seluas 200 hektare yang berada di dalam kawasan HGU perusahaan untuk dikelola melalui pola kerja sama plasma atau Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Lahan tersebut sebelumnya diketahui merupakan kebun sagu dan karet produktif milik masyarakat setempat sebelum masuknya aktivitas perusahaan perkebunan.
Namun, hasil investigasi menemukan adanya klausul penting dalam Pasal 6 perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa apabila program plasma tidak terlaksana atau gagal dijalankan, maka secara otomatis seluruh lahan beserta tanaman dan hasil usaha di atasnya kembali menjadi hak milik pihak masyarakat selaku pihak kedua tanpa adanya tuntutan ganti rugi dari pihak perusahaan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hingga Mei 2026, realisasi plasma yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut tidak pernah terwujud. Situasi semakin kompleks setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pengelolaan HGU PT Sarpindo Graha Sawit Tani kepada PT Priatama Riau pada tahun 2007. Masyarakat menilai pihak perusahaan baru tidak pernah menyelesaikan kewajiban lama yang melekat pada objek HGU, termasuk penyelesaian hak plasma masyarakat yang sebelumnya telah diperjanjikan secara sah.
Secara hukum, pengalihan pengelolaan maupun kepemilikan perusahaan dinilai tidak menghapus tanggung jawab terhadap seluruh kewajiban yang melekat pada objek HGU tersebut. Dengan demikian, kewajiban penyelesaian plasma terhadap masyarakat pemilik lahan tetap menjadi tanggung jawab pihak pengelola baru sebagai penerima pengalihan usaha.
Ahli waris sah almarhum Bahrum, Zamrudin, menegaskan bahwa hingga saat ini persoalan tersebut masih diakui keberadaannya oleh berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pihak kelurahan, kecamatan, hingga instansi pemerintahan lainnya. Ia menyebut masyarakat masih memegang Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1980 sebagai bukti penguasaan fisik atas lahan sebelum perusahaan masuk ke wilayah tersebut.
“Sampai hari ini persoalan itu belum pernah diselesaikan. Kami memiliki SKT tahun 1980 sebagai bukti kepemilikan sebelum perusahaan masuk. Dulu kebun sagu dan karet masyarakat digusur untuk program plasma, tetapi realisasinya tidak pernah ada. Karena kerja sama tersebut gagal, maka sesuai isi perjanjian, tanah itu harus dikembalikan kepada masyarakat,” ujar Zamrudin kepada Tim Investigasi gohukrim.com.
Masyarakat juga mengungkap bahwa pada tahun 2007 sempat terjadi komunikasi antara warga dengan perwakilan Surya Dumai Group berinisial S atau Singgih. Saat itu disebutkan adanya janji penyelesaian konflik lahan 200 hektare dalam waktu sepuluh hari. Namun hingga kini janji tersebut tidak pernah terealisasi, bahkan konflik terus berlarut hingga memicu berbagai aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah maupun instansi terkait.
Meningkatnya eskalasi sengketa tersebut akhirnya mendapat respons dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Riau, Slamet Triyono, S.SiT., M.H., menegaskan bahwa proses perpanjangan hak tidak dapat dilakukan apabila objek lahan masih bermasalah dan belum memenuhi prinsip Clear and Clean.
“Pada prinsipnya, setiap proses penetapan hak harus clear and clean. Jika masih terdapat persoalan atau sengketa, maka permohonan ditunda sampai diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga sudah menyurati pihak perusahaan agar menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu syarat pentingnya adalah adanya pencabutan surat pengaduan dari pihak pelapor,” tegas Slamet.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa proses administrasi perpanjangan HGU PT Priatama Riau saat ini berada dalam status tertunda. Selama pengaduan dari pihak ahli waris belum dicabut dan penyelesaian sengketa belum dilakukan, maka proses penerbitan maupun perpanjangan hak atas tanah dinilai belum dapat dilanjutkan.
Masyarakat Pulau Rupat mendesak seluruh instansi terkait, baik Pemerintah Daerah, BPN Kabupaten Bengkalis, maupun Kanwil BPN Provinsi Riau agar benar-benar menelaah persoalan ini secara objektif sebelum menerbitkan izin baru. Mereka menilai pola kerja sama KKPA yang menjadi dasar penguasaan lahan perusahaan justru menimbulkan konsekuensi hukum ketika kewajiban plasma tidak pernah dijalankan. Dalam pandangan masyarakat, kegagalan perjanjian tersebut seharusnya menggugurkan dasar penguasaan perusahaan terhadap lahan milik rakyat.
Di sisi lain, perhatian publik kini tertuju pada agenda Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B) yang akan menentukan arah kelanjutan proses HGU tersebut. Masyarakat berharap lahan 200 hektare yang disengketakan dapat dikeluarkan atau dienclave dari peta HGU perusahaan sampai adanya penyelesaian hukum yang berkekuatan tetap.
Transparansi BPN dalam proses pemeriksaan, verifikasi data historis, serta pelibatan ahli waris dalam sidang konfrontasi data menjadi sorotan penting guna memastikan tidak terjadinya praktik maladministrasi maupun pengabaian hak masyarakat demi kepentingan korporasi. Sengketa ini tidak hanya menjadi persoalan administratif pertanahan semata, tetapi juga menyangkut rekam jejak tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak masyarakat yang telah kehilangan lahan produktif mereka sejak puluhan tahun silam.
Tim Investigasi gohukrim.com menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini secara ketat, termasuk seluruh proses sidang dan tahapan pemeriksaan yang dilakukan instansi pertanahan, guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat benar-benar ditegakkan secara transparan dan berkeadilan.
Tim Investigasi Gohukrim.com
Kontributor: Rupat – Bengkalis – Pekanbaru
