Rokan Hilir —Detakfakta.com —Praktik pembalakan liar atau illegal logging di wilayah pesisir Rokan Hilir kembali menjadi sorotan tajam setelah tim investigasi media menemukan dugaan aktivitas mafia kayu terstruktur yang disertai intimidasi serius terhadap insan pers. Dalam perkembangan terbaru, seorang pria bernama Arfan Sitepu disebut-sebut sebagai operator lapangan dalam jaringan distribusi kayu ilegal yang beroperasi di wilayah Bangko dan sekitarnya.
Investigasi yang dihimpun dari berbagai sumber masyarakat, aktivis lingkungan, dokumentasi lapangan, serta percakapan elektronik menunjukkan adanya pola operasi yang berlangsung sistematis dan terorganisir. Aktivitas pengangkutan kayu disebut dilakukan pada malam hingga dini hari guna menghindari pengawasan publik maupun aparat penegak hukum.
Dari hasil penelusuran investigatif, jalur distribusi kayu diduga berasal dari kawasan hutan penyangga di wilayah Sinaboi dan Batu Hampar sebelum diarahkan menuju titik konsolidasi di daerah Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko. Kayu olahan jenis papan dan broti kemudian diangkut menggunakan armada Colt Diesel dan Fuso menuju lintas Riau-Sumut melalui jalur Jembatan Jumrah.
Pola operasional tersebut memunculkan dugaan adanya sistem pengamanan lapangan yang bekerja secara terstruktur. Sejumlah sumber menyebut adanya “lampu hijau” terhadap armada tertentu pada jam-jam rawan pengawasan. Dugaan itu semakin menguat setelah muncul informasi mengenai keterlibatan oknum aparat berinisial JS yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan operator lapangan.
Nama JS disebut dalam sejumlah keterangan warga dan percakapan digital sebagai sosok yang diduga memberikan rasa aman terhadap aktivitas distribusi kayu ilegal tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan keterlibatan oknum dimaksud.
Konflik mulai mencuat ketika aktivitas tersebut diberitakan oleh media dan menjadi perhatian publik. Bukannya memberikan klarifikasi secara profesional atau menggunakan mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, pihak yang disebut dalam investigasi justru diduga melancarkan intimidasi verbal dan tekanan psikologis terhadap wartawan.
Berdasarkan dokumentasi percakapan WhatsApp yang diterima tim investigasi, Arfan Sitepu diduga mengirimkan serangkaian pesan bernada ancaman kepada wartawan bernama Madi dan pimpinan redaksi bernama Nando. Dalam percakapan tersebut, Arfan berkali-kali menyinggung pemberitaan yang memuat foto dan video aktivitas kayu ilegal yang disebut terjadi beberapa bulan sebelumnya.
“Saya sudah lima bulan enggak main kayu. Tapi si Nando bikin berita lagi. Foto yang dikirimnya itu foto yang kau buat juga. Kita menghargai kawan-kawan, tapi kau sombong kali. Kita pasti jumpa. Kau pikir hebat kali,” demikian kutipan komunikasi yang diterima redaksi.
Dalam lanjutan percakapan, nada ancaman semakin meningkat. Arfan diduga mulai membawa-bawa keluarga wartawan dan mempertanyakan pihak-pihak yang dianggap mendukung pemberitaan tersebut.
“Aku pastikan, Madi, aku enggak lagi mencayaimu. Jangan nanti kau pikir kau punya saudara orang hebat. Aku tidak pernah mengganggu kau. Tapi kalau begini kau buat sama aku, aku enggak perlu lagi kerja. Siapapun backingnya, biar kau tahu besok siapa aku,” bunyi lanjutan komunikasi tersebut.
Tak berhenti di situ, percakapan kembali berlanjut dengan kalimat yang dinilai paling serius dan mengarah pada ancaman langsung terhadap keselamatan wartawan.
“Aku pasti berhenti mengayuh, tapi kau target utama,” ujar pesan tersebut.
Kalimat “target utama” dinilai bukan lagi sekadar bentuk keberatan terhadap pemberitaan, melainkan telah masuk ke ranah ancaman serius yang berpotensi melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Dalam perspektif hukum pidana, ancaman melalui media elektronik yang ditujukan secara pribadi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 45B UU ITE, sementara tindakan menghalangi atau mengintimidasi kerja jurnalistik dapat masuk dalam unsur pidana obstruction of press sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pers.
Pernyataan Arfan yang menyebut “sudah lima bulan aku enggak main kayu” juga memunculkan tafsir hukum tersendiri. Secara yuridis, ucapan tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan tidak langsung mengenai keterlibatan dalam aktivitas illegal logging pada masa sebelumnya.
Dalih bahwa dokumentasi yang dimiliki media merupakan rekaman lama tidak otomatis menghapus unsur pidana. Dalam konteks kejahatan kehutanan, masa kedaluwarsa penuntutan memiliki rentang waktu panjang dan dampak ekologisnya bersifat berkelanjutan.
Aktivitas illegal logging sendiri bukan hanya berdampak pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga berkaitan dengan kerusakan tata air, meningkatnya risiko banjir, abrasi wilayah pesisir, hingga hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor kehutanan seperti PSDH dan Dana Reboisasi.
Berdasarkan analisis ekonomi investigatif, satu unit armada pengangkut kayu ilegal diperkirakan mampu menghasilkan omzet ratusan juta rupiah per bulan. Dari estimasi tersebut, sebagian keuntungan diduga dialokasikan sebagai biaya koordinasi keamanan lapangan agar distribusi kayu berjalan tanpa hambatan.
Jika pola distribusi dilakukan secara rutin dalam satu tahun, kerugian negara diperkirakan dapat mencapai miliaran rupiah, baik dari sisi kerusakan ekologis maupun hilangnya penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan.
Tim investigasi juga menemukan adanya dugaan sistem pengawasan internal yang digunakan jaringan tersebut untuk memantau pergerakan orang asing maupun kendaraan mencurigakan di sekitar jalur distribusi. Informan lapangan disebut ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk memberikan informasi dini apabila terdapat wartawan, aparat tertentu, atau aktivitas pengawasan lainnya.
Situasi tersebut membuat kerja jurnalistik di lapangan menjadi sangat berisiko. Ancaman terhadap wartawan tidak hanya dipandang sebagai serangan terhadap individu, tetapi juga serangan terhadap kebebasan pers dan hak publik memperoleh informasi.
Dari hasil analisis investigatif, Arfan Sitepu diduga bukan sekadar pelaku lapangan biasa, melainkan bagian dari jaringan distribusi kayu ilegal yang memiliki pola kerja terorganisir. Dalam konstruksi investigasi, sosok tersebut dikategorikan sebagai operator lapangan sekaligus broker kayu yang diduga memiliki akses perlindungan struktural di wilayah operasionalnya.
Karakter komunikasi yang agresif, konfrontatif, dan cenderung merendahkan profesi wartawan memperlihatkan pola tekanan psikologis yang lazim digunakan untuk membungkam pemberitaan. Ketika bukti dokumentasi mulai muncul ke publik, respons yang diberikan bukan bantahan substantif, melainkan tuduhan balik, intimidasi, hingga ancaman personal.
Dalam salah satu bagian percakapan, Arfan juga menyinggung dugaan adanya pihak lain yang meminta uang kepadanya sembari mempertanyakan identitas pengirim video dan foto yang beredar. Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya membangun narasi tandingan untuk mengaburkan substansi utama pemberitaan mengenai aktivitas illegal logging.
Desakan publik kini mengarah kepada Polda Riau agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan mafia kayu tersebut, termasuk memeriksa dugaan keterlibatan aparat yang disebut-sebut menjadi pelindung operasional jaringan.
Selain itu, komunitas pers dan masyarakat sipil juga meminta agar perlindungan terhadap wartawan diperkuat mengingat munculnya ancaman langsung yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa jurnalis di lapangan.
Kasus ini dipandang bukan sekadar perkara illegal logging biasa, melainkan ujian serius terhadap komitmen penegakan hukum dalam memberantas mafia sumber daya alam serta menjaga independensi pers di daerah.
Jika dugaan keterlibatan aparat dalam praktik perlindungan mafia kayu terbukti benar, maka persoalan ini telah menyentuh aspek integritas institusi penegak hukum dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi dalam laporan investigasi ini disusun berdasarkan penelusuran lapangan, dokumentasi digital, percakapan elektronik, serta keterangan sejumlah sumber yang relevan. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak memberikan klarifikasi atau hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Hingga laporan ini diterbitkan, investigasi terkait dugaan praktik illegal logging dan intimidasi terhadap wartawan di wilayah Rokan Hilir masih terus berkembang. Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum tidak tunduk terhadap intimidasi, relasi kekuasaan, maupun praktik perlindungan terhadap perusakan hutan.
