KAMPAR – Detakfakta.Com –Selasa, 30 September 2025.
Gelombang kegeraman publik kembali memuncak. Informasi mencuat deras di media sosial dan ruang publik: dugaan keterlibatan oknum polisi berinisial Ipul, berdinas di Polres Kampar, yang disebut-sebut menguasai salah satu gudang kayu olahan terbesar hasil illegal logging di Riau.
Investigasi tim media menelusuri langsung ke lapangan. Fakta mencengangkan terbongkar: di komplek Perumahan Pesona Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, berdiri sebuah gudang besar berpagar seng menjulang tinggi. Di dalamnya, tersimpan ratusan kubik kayu olahan yang diduga kuat hasil pembalakan liar dari kawasan hutan lindung Kampar Kiri.
Tak main-main, pada pagar seng terpampang spanduk bertuliskan “Gudang Kayu Hidayah”, lengkap dengan nomor kontak dan bahkan plang OSS PBPHH dengan kode barcode NIB 2510230006714. Sebuah kamuflase legalitas yang seakan mengaburkan praktik kejahatan kehutanan yang nyata-nyata melanggar hukum.
Permen LHK No. 8 Tahun 2021 jelas mengatur tata hutan, pemanfaatan hutan lindung, hingga kewajiban pemegang izin PBPH. Bahkan, Menteri LHK sudah menegaskan, bila kewajiban tidak dijalankan, sanksi administratif hingga pencabutan izin bisa diberlakukan.
Namun, apa yang terjadi di lapangan?
Kayu-kayu yang menumpuk di gudang tersebut diduga berasal dari pembalakan liar di kawasan hutan lindung yang tidak pernah keluar izin resminya. Fakta ini menegaskan bahwa praktik tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana kehutanan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
LSM desak aparat bertindak, bukan hanya menangkap kroco, Ketua DPD LSM Gakorpan Riau, Rahmad Panggabean, menilai penindakan Polres Kampar terhadap pekerja lapangan illegal logging patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan, penadah dan penampung kayu hasil olahan lah yang semestinya dijerat hukum, bukan hanya pekerja kecil.
> “Jangan hanya kroco-kroconya yang ditangkap untuk memuaskan publik. Penampung besar hasil olahan kayu ilegal harus diproses hukum! Apalagi ini diduga melibatkan oknum polisi Ipul,” tegas Rahmad di Mapolda Riau, usai melaporkan dugaan gudang penimbunan ilegal di Kubang Jaya.
Rahmad menambahkan, modus manipulasi izin PBPHH jelas melanggar UU No.18 Tahun 2013 tentang P3H. Pasal 83 ayat 1 huruf a mengancam pelaku dengan hukuman penjara 1–5 tahun dan denda Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar.
Sementara itu, Polres Kampar baru-baru ini memang memasang police line pada salah satu sawmill ilegal di Desa Kualu. Tetapi publik bertanya-tanya: mengapa gudang besar di Kubang Jaya yang santer disebut milik oknum polisi justru masih bebas berdiri, seolah tak tersentuh?
Padahal, aturan jelas melarang anggota Polri berbisnis, apalagi dalam sektor gelap seperti illegal logging. PP No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri menegaskan, anggota dilarang memiliki saham atau modal usaha, terlebih yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan negara.
Jika terbukti, Ipul bukan hanya melanggar disiplin dan kode etik, tapi juga bisa dijerat pidana kehutanan, korupsi, hingga pencucian uang.
Mengapa para pekerja lapangan terus dijadikan kambing hitam, sementara aktor besar penampung kayu ilegal masih bebas berkeliaran?
Mengapa oknum aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru diduga bermain di balik bisnis hitam penghancur hutan ini?
Kasus ini bukan sekadar soal kayu, melainkan soal pengkhianatan terhadap amanah negara dan perusakan lingkungan yang diwariskan kepada generasi mendatang.
Publik kini menuntut:
Mabes Polri dan Kapolda Riau turun tangan langsung mengusut keterlibatan oknum Ipul.
Kementerian LHK segera mencabut izin PBPHH yang disalahgunakan untuk melindungi bisnis kotor ini.
Polda Riau menindak tegas penadah dan pemodal besar illegal logging, bukan hanya pekerja kecil.
Hutan Riau terus digerogoti, aparat justru disebut ikut bermain. Jika hukum kembali dibiarkan tumpul ke atas, maka bangsa ini kehilangan bukan hanya hutannya, tetapi juga marwah dan kepercayaan rakyat kepada aparat penegak hukum.
Eksklusif. Tegas. Keras. Tajam. Aksi ilegal logging ini harus menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum tanpa pandang bulu: Oknum polisi atau tidak, siapapun terlibat, wajib diadili!
