– Kampar —Detakfakta.Com –Setelah publik dikejutkan oleh pengibaran bendera robek di SMPN 7 Tambang, kini giliran SMAN 5 Tapung yang membuat dada rakyat Indonesia sesak. Pemandangan memilukan itu terpampang jelas: Bendera Merah Putih lusuh, pudar, berdebu, dan compang-camping, tetap terpasang menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80.
Seolah tidak ada rasa malu, bendera yang kabarnya sudah bertahun-tahun tak diganti itu, dibiarkan berkibar seperti kain perca di tiang sekolah. Jika para pejuang kemerdekaan masih hidup, mungkin air mata mereka akan jatuh melihat simbol negara dihina di tanah air sendiri.
Pemandangan ini pertama kali terungkap saat kunjungan Tony Chaniago, SH, tokoh muda Kampar, pada Minggu (10/8/2025) sore. Beberapa warga yang turut menyaksikan tak kuasa menahan amarah.
> “Kita juga bingung, di mana letak hati dan rasa nasionalisme Kepala Sekolah SMAN 5 Tapung, Kamarudin, M.Pd alias ‘Ucok’ ini,” cetus seorang warga dengan nada geram.
Kondisi ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi pembiaran yang disengaja. Fakta bahwa hampir seluruh kain bendera di sekolah itu rusak “seperti pakaian dimakan sapi” menunjukkan betapa rendahnya penghormatan terhadap simbol negara.
Ironisnya, kejadian ini terjadi di tengah gencarnya pemerintah menyerukan semangat nasionalisme menjelang HUT RI. Dinas Pendidikan Provinsi Riau pun patut dipertanyakan perannya, karena terbukti masih ada sekolah yang abai terhadap makna kemerdekaan.
Padahal, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 huruf c, tegas melarang pengibaran bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Pelanggaran ini bukan sekadar aib moral, tetapi tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga 1 tahun atau denda maksimal Rp100 juta sebagaimana diatur Pasal 67 UU yang sama.
Larangan ini memiliki tujuan luhur: menjaga kehormatan Bendera Merah Putih sebagai simbol harga diri bangsa. Namun di SMAN 5 Tapung, larangan itu seperti tidak berarti apa-apa.
Kasus ini seharusnya tidak hanya menjadi teguran, tapi menjadi alarm bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas. Mengibarkan bendera negara yang compang-camping menjelang hari kemerdekaan bukan hanya soal estetika, tetapi soal martabat dan penghormatan terhadap darah dan nyawa para pahlawan yang telah gugur.
Pertanyaannya sekarang: apakah hukum hanya akan menjadi tulisan di kertas, atau akan benar-benar ditegakkan?
