Rokan hilir, — Detakfakta.Com –Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, ketentuan korupsi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada pasal 603-606 KUHP yang baru.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor):
Pasal 2: Mengatur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, termasuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di duga bahwa telah terjadi dugaan tindak Pidana Korupsi di Dinas Pendidikan Kab.Rokan Hilir yang dilakukan oleh Sekretaris, Kabid SMP,dan Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membuat kegiatan Bimtek di Pekanbaru bertempat di Hotel Furaya selama 3 ( Tiga ) hari dari tanggal 16 / 19 Februari 2025,
untuk kegiatan tersebut diwajib kan mengikuti seluruh kepala sekolah dan bendahara sekolah SD dan SMP Se Kab.Rokan Hilir berjumlah lebih kurang 400 sekolah,kemudian untuk memperlancar kegiatan bimtek tersebut setiap Kepala sekolah diwajibkan menyetor Dana BOS dalam jumlah sebesar Rp.4.500.000 ( 4.500.000 X 400 = 1,8 Milyar ) untuk dibayar kepada Panitia yang telah di tunjuk oleh Dinas Pendidikan Kab.Rokan Hilir ya itu kepada Bahana Mulya Dharma (Pusat Pelatihan Aparatur Keuangan Administrasi).
Saudara Riady, selaku mahasiswa sekaligus pelapor, telah berupaya menghubungi Sekretariat Dinas Pendidikan guna meminta tanggapan atau penjelasan terkait dugaan tersebut. Namun, hingga saat ini, tidak diperoleh tanggapan maupun respon apa pun.
Berdasarkan Surat Pemanggilan Nomor: B/1537/V/RES.3.3./2025/Reskrimsus Polda Riau, telah dilakukan pemanggilan terhadap Hasian Harahap, S.Pd., M.Pd., Retno Setiawan, S.Pd., M.M., Jon Hendri, S.Pd.I., Norliana, S.Pd., M.Pd., dan Fatimah, M.IP. untuk dimintai keterangan dalam kapasitas mereka sebagai Sekretaris, Kepala Bidang SD, serta Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan.
Pemanggilan tersebut dijadwalkan pada tanggal 23 Mei 2025, sebagaimana tercantum dalam surat, sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan tertanggal 10 Maret 2025 terkait dugaan penyimpangan dana BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024.
