Pelelawan — Detakfakta.Com –Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.12 Maret 2025
Kemudian, larangannya diatur dalam Pasal 37 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 12 huruf e UU 18 Tahun 2013 yang berbunyi
(e) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, termasuk bagi seorang pengemudi/sopir yang melakukan kegiatan ataupun aktivitas pengangkutan hasil hutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, diatur dalam Pasal 37 angka 13 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 83 ayat (1) huruf b UU 18 Tahun 2013 :
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),” jelas Soni, S.H.,M.H, juga sebagai Praktisi Hukum.
Salah satu masyarakat yang tidak mau namanya di publikasikan mengatakan, selama ini perambah hutan telah beroperasi dengan bebas tanpa ada rasa takut terhadap ancaman hukum. Hal ini membuat kerusakan hutan yang semakin parah, sementara dampaknya terhadap lingkungan sudah sangat mengkhawatirkan.
“Pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera bertindak. Jangan hanya berdiam diri ketika kawasan hutan yang sangat penting bagi ekosistem kita terus dihancurkan. Jika tidak ada tindakan yang jelas, maka lihat saja nanti hutan-hutan ini hilang begitu saja, dan dengan itu, masa depan kita juga akan terancam susah,” ucapnya.
Aktivis lingkungan hidup ini juga menuntut agar pengawasan terhadap kawasan-kawasan hutan lindung seperti Suaka Margasatwa Kerumutan diperketat, dan peraturan yang ada ditegakkan dengan konsisten tanpa pandang bulu.
Amri, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap para perambah hutan bukan hanya soal pelaku individu, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kedaulatan alam Indonesia dari praktik-praktik yang merusak.
Kerusakan yang terjadi di Suaka Margasatwa Kerumutan, yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, telah menurunkan kualitas udara, mengancam habitat satwa liar, dan berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan banjir.
Dengan musibah banjir yang melanda Kabupaten Pelalawan saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab banjir tidak terlepas dari pelaku perambahan hutan secara ilegal.
Amri juga mengingatkan bahwa aksi pembalakan liar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang lebih besar yang mengancam ketahanan alam Indonesia.
Amri yang merupakan aktivis lingkungan hidup ini menutup pernyataannya dengan peringatan keras. “Jika tindakan tegas tidak segera diambil, kami akan terus menyuarakan dan mengawal masalah ini. Kami tidak akan berhenti sampai para pelaku perusakan hutan ini dihadapkan pada hukum yang setimpal, dan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan kembali dilindungi dengan sepenuhnya,” pungkasnya.
Tim Redaksi.
